Kajian Akuntabilitas

ISBN: 000-000-0000-00-0

Abstrak:
Buku ini memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis mengenai pengelolaan PEN untuk UMKM yang ditinjau dari permasalahan akuntabilitas pada tiga sumber stimulus modal kerja yaitu Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan TA 2020, dan refocusing APBD. Selain itu, buku ini juga diharapkan menjadi masukan yang konstruktif bagi terwujudnya pengelolaan PEN untuk UMKM yang lebih akuntabel melalui pelaksanaan fungsi pengawasan Pimpinan dan Anggota DPR RI. Kajian ini telah disusun dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), para akademisi lintas Perguruan Tinggi, dan peneliti serta para pelaku usaha.
Penulis: Sukmalalana, S.E., S.S., M.A.P., CRP., CP. NLP. ❖ Eko Adityo Ananto, S.E. ❖ Faqih Nur Huda, S.E., CP. NLP ❖ TEUKU SURYA DARMA ❖ Widi Septuaji
Editor: Sukmalalana, S.E., S.S., M.A.P., CRP., CP. NLP. ❖ Eko Adityo Ananto, S.E. ❖ Faqih Nur Huda, S.E., CP. NLP ❖ TEUKU SURYA DARMA

ISBN: 000-000-0000-00-0

Abstrak:
Di Indonesia, konsumsi energi masih didominasi oleh energi fosil (minyak bumi, gas bumi, dan batubara) sedangkan energi baru dan terbarukan (EBT) masih bersifat alternatif. Ketergantungan terhadap energi fosil menimbulkan sekurang-kurangnya tiga ancaman serius yaitu: 1) Menipisnya cadangan minyak bumi yang ada (asumsi tanpa temuan sumur minyak baru); 2) Kenaikan/ketidakstabilan harga akibat laju permintaan yang lebih besar dari produksi minyak; dan 3) Polusi gas rumah kaca akibat pembakaran bahan bakar fosil (Lubis, 2007). Penggunaan bahan bakar minyak bumi dan batu bara masih mendominasi bauran energi primer nasional.
Penulis: Vita Puji Lestari, S.E.
Editor: Vita Puji Lestari, S.E.

ISBN: 000-000-0000-00-0

Abstrak:
Perlu adanya evaluasi yang komprehensif untuk melihat ketercapaian tujuan Keistimewaan DIY agar penilaian atas output maupun outcome dari Dana Keistimewaan dapat terukur, sehingga dapat lebih objektif dalam menilai keberhasilan pengelolaan Dana Keistimewaan. Terlebih jika mendalami lanjut mengenai tujuan dari Dana Keistimewaan DIY, maka kesejahteraan bukanlah satu-satunya parameter atau tolak ukur untuk mengukur keberhasilan.
Penulis: Vita Puji Lestari, S.E. ❖ Sekar Aditya Dwikirana, S.E. ❖ HAFIZ DWI PUTRA
Editor: Vita Puji Lestari, S.E. ❖ Sekar Aditya Dwikirana, S.E. ❖ HAFIZ DWI PUTRA

ISBN: 000-000-0000-00-0

Abstrak:
Disamping permasalahan, apresiasi patut disampaikan kepada seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat yang mengalami tren peningkatan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Walaupun masih diikuti beberapa permasalahan akuntabilitas, diharapkan perbaikan opini lapoan keuangan menjadi langkah awal pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik pada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Penulis: Sukmalalana, S.E., S.S., M.A.P., CRP., CP. NLP. ❖ Achmad Yugo Pidhegso, S.E. ❖ Faqih Nur Huda, S.E., CP. NLP ❖ Slamet Dhul Fadli, S.E., CP. NLP
Editor: Sukmalalana, S.E., S.S., M.A.P., CRP., CP. NLP. ❖ Achmad Yugo Pidhegso, S.E. ❖ Faqih Nur Huda, S.E., CP. NLP ❖ Slamet Dhul Fadli, S.E., CP. NLP

ISBN: 000-000-0000-00-0

Abstrak:
Kajian ini berbasis pada hasil pemeriksaan BPK RI atas pelaksanaan pemberian bantuan sosial (bansos) PKH serta hasil diskusi dengan berbagai narasumber yang memiliki kompetensi di bidang kesejahteraan sosial khususnya terkait bantuan sosial PKH.
Penulis: Vita Puji Lestari, S.E. ❖ HAFIZ DWI PUTRA
Editor: Vita Puji Lestari, S.E. ❖ HAFIZ DWI PUTRA