Analisis Ringkas Cepat

2022 / Accountability Brief "Akuntabilitas atas Sinergi Pendataan dalam Mendukung Transformative Recovery UKM"

Gambaran Umum:
Di dalam transformative recovery UKM yang dilakukan oleh Kemen KUKM untuk lebih siap dalam menghadapi krisis dan perkembangan perekonomian global di masa yang akan datang, salah satu bentuk program tersebut adalah kemudahan akses pembayaran pelaku usaha mikro melalui program BPUM. Namun, validasi data dalam program BPUM belum optimal. Hal ini terlihat pada ketidaksesuaian kriteria dan adanya duplikasi penyaluran dana BPUM kepada penerima.
Penulis:
Editor:
Desain:

2022 / Accountability Brief "Akuntabilitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat"

Gambaran Umum:
Bertempat tinggal yang layak di negeri ini menjadi hak mendasar bagi siapapun tak terkecuali MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Ini sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28H ayat (1). Untuk itu, pemerintah mendorong peningkatan akses MBR memperoleh rumah layak huni di antaranya melalui program BSPS (Bantuan Swadaya Perumahan Swadaya). Bahkan di dalam RPJMN 2020-2024, Indonesia berkomitmen meningkatkan persentase rumah layak huni hingga 70% di tahun 2024.
Penulis:
Editor:
Desain:

2022 / Accountability Brief "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Abadi Umat"

Gambaran Umum:
Dana Abadi Umat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji mempunyai peran penting dalam mendanai program kemaslahatan umat. Meskipun anggarannya mengalami peningkatan tiap tahun namun realisasi yang dicapai belum menunjukkan hasil yang optimal dan masih ditemui berbagai permasalahan berulang sejak tahun 2018.
Penulis:
Editor:
Desain:

2022 / Accountability Brief "Akuntabilitas Sertipikat Tanah Elektronik"

Gambaran Umum:
Program prioritas Reforma Agraria merupakan implementasi dari Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Dasar Agraria. Reforma Agraria dimaksudkan untuk menata kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kesejahteraan masyarakat.
Penulis:
Editor:
Desain:

2022 / Accountability Brief "Efektivitas Pengelolaan PNBP atas Pelayanan Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor di Kementerian Perhubungan"

Gambaran Umum:
Setiap waktu kendaraan bermotor semakin bertambah. Lalu, bagaimana jika kendaraan tidak layak jalan tetap beroperasi di jalanan? Tentunya berisiko pada pencemaran lingkungan dan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Oleh karenanya, di dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah melalui Kemenhub melakukan uji tipe dan registrasi uji tipe. Dari registrasi tersebut selanjutnya terbit sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT). Pelayanan penerbitan SRUT diberikan tarif sehingga mendatangkan PNBP. PNBP yang bersumber dari SRUT memiliki nilai yang material. Namun, terdapat sejumlah permasalahan berulang yang ditemukan oleh BPK RI.
Penulis:
Editor:
Desain:

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →