Gambaran Umum:
Di dalam transformative recovery UKM yang dilakukan oleh Kemen KUKM
untuk lebih siap dalam menghadapi krisis dan perkembangan
perekonomian global di masa yang akan datang, salah satu bentuk
program tersebut adalah kemudahan akses pembayaran pelaku usaha
mikro melalui program BPUM. Namun, validasi data dalam program BPUM
belum optimal. Hal ini terlihat pada ketidaksesuaian kriteria dan adanya
duplikasi penyaluran dana BPUM kepada penerima.
Penulis:
Editor:
Desain:
Gambaran Umum:
Bertempat tinggal yang layak di negeri ini menjadi hak mendasar bagi
siapapun tak terkecuali MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Ini
sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28H ayat (1).
Untuk itu, pemerintah mendorong peningkatan akses MBR memperoleh
rumah layak huni di antaranya melalui program BSPS (Bantuan Swadaya
Perumahan Swadaya). Bahkan di dalam RPJMN 2020-2024, Indonesia
berkomitmen meningkatkan persentase rumah layak huni hingga 70% di
tahun 2024.
Penulis:
Editor:
Desain:
Gambaran Umum:
Dana Abadi Umat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji
mempunyai peran penting dalam mendanai program kemaslahatan umat.
Meskipun anggarannya mengalami peningkatan tiap tahun namun realisasi
yang dicapai belum menunjukkan hasil yang optimal dan masih ditemui
berbagai permasalahan berulang sejak tahun 2018.
Penulis:
Editor:
Desain:
Gambaran Umum:
Program prioritas Reforma Agraria merupakan implementasi dari Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Dasar Agraria. Reforma
Agraria dimaksudkan untuk menata kembali struktur penguasaan,
kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan
melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk
kesejahteraan masyarakat.
Penulis:
Editor:
Desain:
Gambaran Umum:
Setiap waktu kendaraan bermotor semakin bertambah. Lalu, bagaimana
jika kendaraan tidak layak jalan tetap beroperasi di jalanan? Tentunya
berisiko pada pencemaran lingkungan dan terjadinya kecelakaan lalu
lintas. Oleh karenanya, di dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah melalui Kemenhub melakukan uji
tipe dan registrasi uji tipe.
Dari registrasi tersebut selanjutnya terbit sertifikat Registrasi Uji Tipe
(SRUT). Pelayanan penerbitan SRUT diberikan tarif sehingga
mendatangkan PNBP. PNBP yang bersumber dari SRUT memiliki nilai yang
material. Namun, terdapat sejumlah permasalahan berulang yang
ditemukan oleh BPK RI.
Penulis:
Editor:
Desain:
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270.
Telp.(021) 5715 735 / 733 - Fax. (021) 5715 733