Analisis Ringkas Cepat

Gambaran Umum:
Dalam rangka merespon dampak Pandemi Covid-19, Pemerintah menetapkan kebijakan belanja yang terfokus untuk penanggulangan Covid-19 melalui program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dengan alokasi anggaran tahun 2020 dan 2021 masing masing sebesar Rp695,2 triliun dan Rp699,43 triliun. Pelaksanaan Program PC-PEN diantaranya ditujukan pada Sektor Perlindungan Sosial dengan salah satu programnya yaitu Kartu Prakerja.
Penulis: Kiki Zakiah, S.E., M.AP, CRP ❖ Slamet Dhul Fadli, S.E. ❖ TEUKU SURYA DARMA ❖ HAFIZ DWI PUTRA
Editor: Kiki Zakiah, S.E., M.AP, CRP ❖ Slamet Dhul Fadli, S.E. ❖ TEUKU SURYA DARMA ❖ HAFIZ DWI PUTRA

Gambaran Umum:
Dibalik berbagai capaian Dana Desa, kebijakan Dana Desa masih menyisakan berbagai permasalahan dan potensi permasalahan dari segi perencanaan, pengelolaan, maupun pertanggungjawaban. Dari segi perencanaan terdapat potensi permasalahan yang dapat menciptakan kebingungan dalam menentukan target capaian kemajuan desa. Hal ini disebabkan pada keberadaan beberapa indikator yang berbeda antar Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan desa seperti Indeks Desa Membangun (IDM), Indeks Pembangunan Desa (IPD), Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel), serta Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel). Dari segi pengelolaan, terdapat permasalahan masih adanya sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang tidak disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), karena adanya perbedaan antara jumlah desa berdasarkan peraturan Bupati dengan jumlah desa berdasarkan data DJPK. Di antara Afirmasi dan kebijakan utama Pemerintah kepada Desa yang bertujuan untuk meredam peningkatan jumlah penduduk miskin perdesaan sebagai dampak Covid-19 adalah pengutamaan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UU No.2 Tahun 2020. Pemberian BLT-Dana Desa ditujukan pada calon penerima yang memenuhi tiga kriteria, yaitu: 1)Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja; 2)Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan); dan 3)Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
Penulis: Drs. Helmizar, M.E. ❖ TEUKU SURYA DARMA
Editor: Drs. Helmizar, M.E. ❖ TEUKU SURYA DARMA

Gambaran Umum:
Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada merupakan amanat dalam UUD 1945 sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia. Sebagai ujung tombak demokrasi, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada perlu dikawal sebaik mungkin agar menghasilkan suksesi kepemimpinan yang sehat dan menjaga kepercayaan publik dalam iklim demokrasi di Indonesia. Kompleksitas keserentakan Pemilu sebagai sebuah perhelatan politik telah menimbulkan berbagai permasalahan, ditinjau dari aspek administrasi kependudukan, sumber daya manusia (SDM), akuntabilitas anggaran, dan logistik. Begitupun pada Pilkada 2020 seiring dengan Pandemi Covid-19 menjadikan penyelenggaraan Pilkada harus mengikuti protokol kesehatan (Prokes) ketat, sehingga anggaran terutama untuk logistik pendukung prokes pun meningkat. Berbagai permasalahan yang terjadi pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 hendaknya dapat dijadikan bahan evaluasi untuk ditindaklanjuti dalam rangka meminimalisir terjadi permasalahan berulang pada saat Keserentakan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 akan datang.
Penulis: Drs. Helmizar, M.E. ❖ Slamet Dhul Fadli, S.E. ❖ Vita Puji Lestari, S.E. ❖ Eko Adityo Ananto, S.E. ❖ Achmad Yugo Pidhegso, S.E. ❖ TEUKU SURYA DARMA
Editor: Slamet Dhul Fadli, S.E.

Gambaran Umum:
Kajian Program PC-PEN dan Satu Tahun Pandemi Focus Group Discussion dengan BPKP RI, Tenaga Ahli Komisi, Civitas Akademik Universitas Terbuka dan Civitas Akademik Universitas Nasional. Tim Penyusun Kajian Penanggungjawab: Helmizar Penyusun: Faqih Nur Huda Eko Adityo Ananto Sekar Aditya Dwikirana Teuku Surya Darma Hafiz Dwi Putra Agam Noor Syahbana
Penulis: Drs. Helmizar, M.E. ❖ Faqih Nur Huda, S.E. ❖ Eko Adityo Ananto, S.E. ❖ Sekar Aditya Dwikirana, S.E. ❖ HAFIZ DWI PUTRA
Editor: Drs. Helmizar, M.E. ❖ Faqih Nur Huda, S.E. ❖ Eko Adityo Ananto, S.E. ❖ Sekar Aditya Dwikirana, S.E. ❖ HAFIZ DWI PUTRA

Gambaran Umum:
Kajian akuntabilitas program BPUM dilakukan Tim Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) dengan data-data yang mendasarkan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro, Petunjuk Pelaksanaan No. 98 Tahun 2020 tentang Bantuan Bagi Pelaku Pelaku Usaha Mikro (BPUM), Kajian Kebijakan Penanggulangan Dampak COVID-19 terhadap UMKM yang di buat Bappenas di Tahun 2020 dan Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha yang dibuat BPS di Tahun 2020. Selain itu Tim PKAKN juga melakukan Focus Group Discussion dengan BPKP Pusat, BPKP Perwakilan Riau serta Kemenkop dan UKM. Tim Penyusun Kajian yaitu, Penanggungjawab: Helmizar; Ketua: Sukmalalana; Anggota: Teuku Surya Darma, Faqih Nur Huda, Eko Adityo Ananto, Widi Septuaji.
Penulis: Drs. Helmizar, M.E. ❖ Sukmalalana, S.E., S.S., M.A.P., CRP ❖ Faqih Nur Huda, S.E. ❖ Eko Adityo Ananto, S.E. ❖ TEUKU SURYA DARMA
Editor: Drs. Helmizar, M.E. ❖ Sukmalalana, S.E., S.S., M.A.P., CRP ❖ Faqih Nur Huda, S.E. ❖ Eko Adityo Ananto, S.E. ❖ TEUKU SURYA DARMA