Analisis Ringkas Cepat

2022 / 001-K1/TW2.2/2022 Accountability Brief "Akuntabilitas Pelaksanaan Program Literasi Digital"

Gambaran Umum:
Indonesia merupakan negara dengan pengguna internet terbanyak ke-3 di Asia yaitu dengan pengguna internet sebanyak 212 juta atau memiliki penetrasi pengguna internet 76,8% dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia. Besarnya persentase dan jumlah pengguna internet di Indonesia semakin menguatkan urgensi adanya literasi digital di Indonesia. Untuk meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia, Kominfo memiliki program Literasi Digital yang muncul dari kekhawatiran terhadap besarnya potensi bahaya penyebaran konten negatif melalui internet seperti hoaks, cyberbullying dan online radicalism. Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) dengan anggaran Rp1,6 triliun pada Tahun Anggaran 2021 dengan realisasi hanya sebesar Rp709,4 miliar atau 43,39%. Program ini dilakukan pada 514 Kabupaten dan kota.
Penulis:
Editor:
Desain:

2022 / 001-K10/TW2.2/2022 Accountability Brief "Efektivitas Tata Kelola Beasiswa Bidikmisi / KIP Kuliah Dalam Rangka Meningkatkan Inklusifitas Pendidikan Tinggi"

Gambaran Umum:
Saat ini bantuan pendidikan bagi mahasiswa miskin atau biasa disebut dengan Bidikmisi kini berubah nama loh. Berdasarkan nomenklatur terbaru kini menjadi Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah). Bantuan pendidikan ini ditujukan untuk lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik namun memiliki keterbatasan ekonomi untuk mengikuti/menyelesaikan Pendidikan Tinggi. Didalam pelaksanaannya, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP BPK) pada tahun 2019 dan 2020 terdapat permasalahan. Salah satu permasalahannya adalah terkait dengan belum diwujudkannya sumber data yang valid dalam menentukan ketepatan penyaluran Bidikmisi.
Penulis:
Editor:
Desain:

2022 / 001-K11/TW2.2/2022 Accountability Brief "PERMASALAHAN SINKRONISASI DAN INTEGRASI KEGIATAN BENDAHARA UMUM NEGARA DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021""

Gambaran Umum:
Dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, Pemerintah mengeluarkan PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Sinkronisasi menurut PP tersebut merupakan Suatu proses memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran serta pengendaliannya. Hal tersebut dilakukan agar pembangunan nasional berjalan efektif dan efisien. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 merupakan salah satu output dalam perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 tahun dari penjabaran tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2020-2024, namun dalam penyusunannya masih terdapat permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan BUN.
Penulis:
Editor:
Desain:

2022 / 001-K2/TW2.2/2022 Accountability Brief "Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Mendorong Efektifitas Perencanaan Pembangunan Daerah"

Gambaran Umum:
Hadirnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di sebagian daerah dinilai sudah cukup efektif dalam mendorong percepatan informasi pada Pemerintah Daerah. Nadya Balqis (2021) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penerapan SIPD di Dinas Transmigrasi serta Tenaga Kerja (DISTRANAKER) Kabupaten Aceh Barat dapat menciptakan informasi data yang lebih baik dan cepat meskipun terdapat 60-70% pengguna SIPD masih merasa kesulitan dalam hal pengimputannya.
Penulis:
Editor:
Desain:

2022 / 001-K3/TW2.2/2022 Accountability Brief "Perkembangan Teknologi Keuangan dan Adaptasi Perilaku Pendanaan Terorisme di Indonesia"

Gambaran Umum:
Transaksi keuangan dengan cryptocurrency atau yang sering kita kenal dengan kripto sedang menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat Indonesia. Dengan kemudahan transaksi yang diberikan dan return yang tinggi membuat masyarakat tartarik untuk berinvestasi dengan kripto. Hal tersebut terlihat pada nilai transaksi kripto di Indonesia di tahun 2020 mencapai Rp64.9 triliun dan di tahun 2021 meningkat menjadi Rp859.4 triliun atau meningkat lebih dari 13 kali lipat. Namun, perlu menjadi perhatian bahwa perkembangan teknologi keuangan seperti kripto terindikasi sebagai salah satu bentuk pendanaan terorisme. Berdasarkan data Chainalysis tahun 2022, pendanaan terorisme dengan kripto mengalami kenaikan dari tahun 2017 s.d 2021.
Penulis:
Editor:
Desain:

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →