Berita

05-02-2018

Diskusi dibuka oleh Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Bapak Drs. Helmizar. Beliau menerangkan dan menjelsakan bahwa, PKAKN saat ini akan merampungkan 3 (tiga) buah judul buku yang diantara membahas tentang Transfer pusat ke daerah, Dana Desa dan Belanja Modal. Untuk edisi pertama, PKAKN memilih 3 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Adapun hasil-hasil yang didapat dari diskusi ini antara lain: • Dasar Hukum tentang kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terbaru adalah PMK 50/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. • Pada tahun 2016 ada perubahan kebijakan Dana Alokasi Khusus yang merubah postur DAK menjadi Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik) • Arah kebijakan DAK Fisik tahun 2018 bertujuan untuk mempermudah daerah dalam rangka mengusulkan program yang terkait dengan DAK dengan menggunakan Proposal Based melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementrian Keuangan. • Diperlukan pendampingan bagi pemerintah daerah dalam rangka mengusulkan program yang masuk di dalam proposal DAK agar dapat menjadi program DAK yang berkelanjutan di masa yang akan datang. • Dibutuhkan tim yang solid dan fokus untuk membuat program yang terkait dengan DAK. • Permaslahan utama DAK adalah belum optimalnya pemanfaatan hasil monev untuk penguatan data teknis dan akuntabilitas terkait dengan pelaksanaan DAK. • UU tentang pemerintah daerah sudah dua kali diamandemen sedangkan UU tentang Dana Perimbangan baru satu kali, hal ini menjadikan UU pemerintah daerah sudah lebih berkembang dibanding dengan UU Dana perimbangan. • Perlu perhatian dari DPR untuk merevisi dan mengamandemen UU tentang Dana Perimbangan (UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). • Tingkat ketergantungan APBD terhadap dana trasnfer masih cukup tinggi (60%-70%) • Ketergantungan daerah terhadap dana Transfer Pusat seharusnya berkurang apabila DAK digunakan dengan baik sesuai peruntukan programnya,. • Di DPR perlu ada perbaikan terkait pembahasan transfer ke daerah, yang pembahasannya harus dilakukan di rapat komisi. • Kebijakan tentang Dana Desa mengalami reformulasi alokasinya, sebelumnya tidak ada alokasi afiramasi, Alokasi Dana Desa tidak dibagi merata namun memperhatikan variabel-variabel lain (Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah, dan Indeks Kemahalan Konstruksi) • Hasil Penelitian harus bisa dimaksimalkan agar dapat menghasilkan perspektif baru dalam melihat permasalahan di dalam DAK. • Hasil Penelitian dibuat secara ringkas agar pembaca dapat memahami isi secara mudah.