Berita

09-01-2018

Rapat dibuka oleh Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Drs. Helmizar ME. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari Ketua Tim Dapil Jabar Sukmalalana, S.E., S.S., M.A.P. tentang outline atau latar belakang serta poin penting tentang analisis Belanja Modal di Daerah Pemilihan Jawa Barat. Dalam pemaparannya dijelskan bahwa belanja Modal diyakini sebagai belanja yang berkualitas untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi masyarakat di kabupaten/kota. Proporsi minimal Belanja Modal kabupaten/kota adalah 30% dari total Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2014-2019. Sejak dimulainya era desentralisasi dengan diundangkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, daerah mempunyai kewenangan untuk membiayai program pembangunan dalam hal ini Belanja Modal menggunakan bantuan keuangan dari pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus. Semakin besar DAK yang digelontorkan ke daerah maka diharapkan akan semakin besar pula Belanja Modal pemerintah daerah. Disamping itu, belanja tersebut juga harus dipertanggungjawabkan dengan baik agar tidak menjadi temuan oleh BPK. Hal tersebut melatarbelakangi kajian atau analisis tentang Belanja Modal baik dalam aspek kuantitas dan kualitas. Kuantitas dapat dilihat dari proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah serta tren antara realisasi DAK dengan Belanja Modal. Sedangkan untuk kualitas mengacu pada ada tidaknya temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Data kajian ini bersumber dari Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015-2017 pada LKPD. Objek kajian yang dipilih adalah kabupaten/kota di Jawa Barat hal ini dilatarbelakangi dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan bahwa banyak kabupaten/kota di Jawa Barat yang mempunyai ketergantungan tinggi terhadap bantuan keuangan pemerintah pusat. Dengan ketrgantunga yang tinggi tersebut, apakah bantuan dalam bentuk DAK telah selaras dengan realisasi Belanja Modalnya atau tidak. Selain itu, sebagai bagian dari provinsi strategis penyangga ibukota Jakarta, tentu menarik dilihat bagaimana capaian Belanja Modalnya apakah sudah mencapai ketentuan 30% dalam RPJMN dan bagaimana kualitas pertangungjawabannya. Kajian ini disusun dalam bentuk infografis singkat dan padat pada masing-masing Kabupaten/Kota dan analisis singkat tentang Belanja Modal di Dapil dalam bentuk narasi. Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Drs. Helmizar M.E. menyetujui format kajian tersebut namun menambahkan catatan penting yaitu bahwa perlu ada penjelasan mengapa kajian ini disusun dalam pengelompokan kabupaten/kota dalam kategori Daerah Pemilihan (Dapil). Hal tersebut penting dilakukan karena BPK tidak pernah mengeluarkan LHP dalam bentuk Dapil sehingga diharapkan tidak ada miss communication dengan BPK selaku pihak yang mengeluarkan LHP tersebut. Selain itu, perlu ada penjelasan bahwa Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara adalah supporting system bagi Anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggaran sebagaimana diatur dalam UU No.17 Tahun 2014. Disusunnya kajian dalam format Dapil ini bertujuan untuk memudahkan Anggota DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan anggaran khususnya di kabupaten/kota pada tiap-tiap Dapil yang mereka wakili. Tambahan lainnya adalah bahwa kajian ini harus betul-betul memperhatikan kutipan atau referensi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah penulisan ilmiah. Terkait analisis kualitas Belanja Modal, Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Drs. Helmizar M.E menekankan bahwa analisis tersebut harus mengacu pada pelanggaran atau ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat ditutup kurang lebih pada pukul 15.00 WIB dan disepakati untuk membahas progres penyusunan buku pada rapat yang akan diadakan pekan depan.