Ringkasan & Telaahan

  • Ringkasan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2020 Ruang Lingkup Komisi I

    Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi I yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Luar Negeri, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Badan Keamanan Laut, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Dewan Ketahanan Nasional. Dalam hal opini, perlu mendapatkan perhatian yaitu pemberian opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) pada Bakamla selama 4 tahun berturut-turut yaitu untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan 2019 dan penurunan opini pada BSSN yaitu dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran 2018 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun anggaran 2019. Adapun temuan dan permasalahan yang bersifat strategis dan kiranya perlu mendapat perhatian diantaranya adalah temuan temuan potensi penyalahgunaan kas terkait penggunaan langsung rekening Foreign Military Fund (FMS) pada rekening pribadi Perwira FMS yang belum disetujui oleh BUN dan belum ditunjuk sebagai bendahara pembantu pada Kementerian Pertahanan, lalu akun Persediaan pada Laporan Keuangan Bakamla TA 2019 terdapat dana kegiatan pengamanan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) disalurkan ke rekening pribadi pejabat di Bakamla.

  • Ringkasan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2020 Ruang Lingkup Komisi II

    Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi II yaitu Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, Kemenpan RB, Kementerian ATR / BPN, LAN, Kemensetneg, ANRI, BKN, SETKAB, BPIP, Ombudsman RI dan BNPP. Adapun temuan dan permasalahan yang bersifat strategis dan kiranya perlu mendapat perhatian diantaranya adalah temuan pada Kemendagri berupa adanya piutang PNBP biaya pendidikan pada IPDN yang merupakan permasalahan berulang dari TA 2015 sampai dengan TA 2019. Kemudian pada KPU Kabupaten Mamberamo Raya belum melakukan pengesahan belanja atas hibah pilkada sebesar 2 miliar, pengesahan hibah yang hanya dilakukan dari sisi pendapatan dan tidak termasuk realisasi belanja, temuan pada KPU tersebut menyebabkan perolehan opini untuk LK KPU berupa Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

  • Ringkasan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2020 Ruang Lingkup Komisi III

    Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi III yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Adapun atas rekomendasi dan permasalahan yang bersifat strategis dan kiranya perlu mendapat perhatian diantaranya adalah atas rekomendasi Pekerjaan pembangunan gedung Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.169.333.753,66. Secara garis besar, hal ini berakibat pada Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Gedung PPA Kejaksaan Agung RI sebesar Rpl.169.333.753,66; dan Nilai Aset Tetap pada Neraca Kejaksaan RI per 31 Desember 2019 lebih catat sebesar Rpl.169.333.753,66. Rekomendasi terkait atas rekomendasi dan permasalahan yang terkait nantinya akan ditindaklanjuti oleh KPA dan PPK atas pekerjaan Pembangunan Gedung PPA Kejaksaan Agung RI supaya meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan berkoordinasi dengan Biro Keuangan untuk melakukan penyesuaian atas kelebihan pencatatan Aset Tetap di Neraca.

Selengkapnya

Kajian Akuntabilitas

Selengkapnya

Analisis Ringkas Cepat

Selengkapnya

Laporan Kunjungan Daerah

Selengkapnya

Hasil Diskusi Pakar

  • Exposure Materials FGD Evaluasi Kebijakan PC-PEN Dalam Penanganan Pandemi Covid-19

    Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan Focus Group Discussion pada tanggal 14 Juni 2021 dengan tema “Evaluasi Kebijakan PC-PEN Dalam Penanganan Pandemi Covid-19”. Hal ini sebagai salah satu bentuk nyata dukungan Badan Keahlian DPR RI atas pelaksanaan dari fungsi DPR RI dibidang pengawasan terhadap kebijakan pemerintah untuk memastikan pelaksanaan program kartu prakerja tepat sasaran.

Selengkapnya
Slamet Dhul Fadli, S.E. adalah Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama pada Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Lahir di Tegal pada tanggal 27 Mei 1994, pendidikan terakhir beliau adalah S-I Manajemen Universitas Jenderal Soedirman. Beliau dapat dihubungi pada email slamet.fadli@dpr.go.id

Lain-Lain