Ringkasan & Telaahan

Hapsem 1 / 2017 / Hapsem Semester I 2017 Ruang Lingkup Komisi V

Gambaran Umum:
Khususnya pada Kementerian/Lembaga/Badan Mitra Kerja Komisi V terdapat 13 (tiga belas) entitas yang dilakukan pemeriksaan, 7 (tujuh) entitas pemeriksaan atas Laporan Keuangan, 1 (satu) entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), dan 5 (lima) entitas atas Laporan Pinjaman Hutang Luar Negeri (LPHLN). Dari pemeriksaan atas Laporan Keuangan sebanyak 7 (tujuh) entitas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu Kementerian Perhubungan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; Badan Pelaksana – Badan Pengembangan Wilayah Suramadu; Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo; dan Badan SAR Nasional. Kementerian/Lembaga seluruh Mitra Komisi V memperoleh anggaran belanja sebesar Rp154.160.704.096.000,00 dengan nilai realisasi sebesar Rp125.077.257.194.973,00 (81,13%). Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperoleh sebesar Rp8.367.628.152.403,00. Klasifikasi temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan pada Mitra Komisi V yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp121.962,73juta; berpotensi kerugian negara sebesar Rp125.259,94juta; dan mengakibatkan kekurangan penerimaan sebesar 54.178,75juta. Dari pemeriksaan atas Laporan Pinjaman Hutang Luar Negeri (LPHLN) sebanyak 5 (lima) entitas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu Loan ADB No. 2817-INO RRDP; Loan ADB No.2654-INO MSMHP; Loan World Bank No. 8121-ID JUFMP/JEDI; Loan ADB No. 3122-INO NUSP-2; dan Loan IBRD No. 8043-ID WINRIP. Sedangkan klasifikasi temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan pada LPHLN yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 5.976,23juta; berpotensi kerugian n egara sebesar 1.421,53juta; dan mengakibatkan kekurangan penerimaan sebesar 8.931,08juta.
Penulis:
Editor:

Hapsem 1 / 2017 / Hapsem Semester I 2017 Ruang Lingkup Komisi VI

Gambaran Umum:
Khususnya pada Kementerian/Lembaga/Badan mitra kerja Komisi VI terdapat 9 entitas Kementerian dan Lembaga, yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha yang keseluruhannya sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Total Anggaran Belanja mitra Komisi VI sebesar Rp 21.696.353.071.365,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp8.245.368 .989.860,00. Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Mitra kerja Komisi VI Tahun 2016 sebesar Rp1.629.602.161.643,00. Sedangkan klasifikasi temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada mitra Komisi VI terdapat kerugian negara sebesar Rp11.521.110.000,00, potensi kerugian negara sebesar Rp444.201.000,00 dan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp7 .179.380.000,00.
Penulis:
Editor:

Hapsem 1 / 2017 / Hapsem Semester I 2017 Ruang Lingkup Komisi VII

Gambaran Umum:
Khususnya pada Kementerian/Lembaga/Badan mitra kerja Komisi VII terdapat 9 entitas, 2 entitas yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yakni Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan 7 entitas lainnya sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Total Anggaran Belanja mitra Komisi VII sebesar Rp62.548.723.337.000,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp52.723.544.164.928,00. Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Mitra kerja Komisi VII Tahun 2016 sebesar Rp47.557.757.451.199,00. Sedangkan klasifikasi temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada mitra Komisi VII terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp49.561.000.000,00, potensi kerugian Rp10.421.530.000 dan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp204.357.340.000,00.
Penulis:
Editor:

Hapsem 1 / 2017 / Hapsem Semester I 2017 Ruang Lingkup Komisi VIII

Gambaran Umum:
Khususnya pada Kementerian/Lembaga/Badan mitra kerja Komisi VIII terdapat 4 entitas, 1 entitas yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan 3 entitas Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Total Anggaran Belanja mitra Komisi VIII sebesar Rp74.477.014.961.000,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp68.92.359.644.687,00. Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Mitra kerja Komisi VIII Tahun 2016 sebesar Rp2.720.322.125.596,00. Sedangkan klasifikasi temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada mitra Komisi VIII terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp42.437.320.000,00 dan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp11.919.350.000,00.
Penulis:
Editor:

Hapsem 1 / 2017 / Hapsem Semester I 2017 Ruang Lingkup Komisi X

Gambaran Umum:
Khusus untuk Kementerian/Lembaga/Badan mitra kerja Komisi X, terdapat 6 entitas yang diperiksa dimana 3 entitas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yakni Kementerian Pariwisata, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Perpustakaan Nasional. Di satu sisi, terdapat 2 K/L yang memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) yaitu Badan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sedangkan satu entitas lagi yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP). Total Anggaran Belanja mitra Komisi X sebesar Rp96.137.856.141.123,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp83.247.307.383.555,00 (87%). Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada mitra kerja Komisi X Tahun 2016 Rp13.822.933.387.207,00. Sedangkan klasifikasi temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada mitra Komisi X terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp6.522.580.000.000,00 dan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp19.332.479.000.000,00. Selain itu, terdapat pula objek pemriksaan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) yang dikelola dua entitas yaitu Grant ADB TA-8358 INO (Kemendikbud) serta Loan ADB 2928-INO dan Grant ADB 0343-INO (Kemenristekdikti). Kedua PHLN tersebut, menurut BPK ditemukan indikasi kerugian mencapai Rp27.151.000.000,00 dan kekurangan penerimaan sebesar Rp130.058.000.000,00
Penulis:
Editor:

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →