Ringkasan & Telaahan

Hapsem 2 / 2018 / Ringkasan & Telaahan HAPSEM II Tahun 2017 Ruang Lingkup Komisi VII

Gambaran Umum:
Untuk mitra kerja Komisi VII, pemeriksaan dalam IHPS II Tahun 2017 ini terdiri dari: 1. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS): a. Belanja SKK Migas dan Dukungan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2016 dengan 14 temuan dan nilai temuan sebesar Rp10.281.300.000, b. Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2016 Wilayah Kerja Rimau Blok Onshore South Sumatera pada SKK Migas dan KKKS PT Medco E&P Rimau serta Instansi Terkait dengan 10 temuan dan nilai temuan sebesar USD992,839.03, c. Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2016 Wilayah Kerja (WK) East Kalimantan pada SKK Migas dan KKKS Chevron Indonesia Company dengan 11 temuan dan nilai temuan sebesar USD13,418,329.96, d. Pendapatan Negara dari Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja Berau, Muturi, dan Wiriagar Tahun 2016 pada SKK Migas dan KKKS BP Berau Ltd. dengan 7 temuan dan nilai temuan sebesar USD35,310,982.10, dan e. Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2016 Wilayah Kerja Sanga-Sanga pada SKK Migas, KKKS Vico Indonesia, dan Entitas Terkait Lainnya dengan 5 temuan dan nilai temuan sebesar USD91,036.86. 2. Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): a. Kontribusi Energi Baru Terbarukan dalam Rasio Elektrifikasi dan Bauran Energi Nasional dengan 9 temuan, dan b. Pemanfaatan Produk-Produk Hasil Kegiatan Penelitian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dengan 3 temuan.
Penulis:
Editor:

Hapsem 2 / 2018 / Ringkasan & Telaahan HAPSEM II Tahun 2017 Ruang Lingkup Komisi VIII

Gambaran Umum:
Dalam buku ini tersaji ringkasan laporan pemeriksaan BPK untuk Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi VIII, yang terdiri dari 3 (tiga) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, 2 (dua) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja dan 1 (satu) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, antara lain: 1. Kementerian/Lembaga yang masuk dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu adalah: a. Kementerian Agama tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal yang Bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara dengan 10 temuan dan nilai temuan sebesar Rp11.111.830.000,00, b. Kementerian Agama tentang Pengelolaan Keuangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan 9 temuan dan nilai temuan sebesar Rp547.300.000,00, c. Kementerian Sosial tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Bantuan Sosial dengan 26 temuan dan nilai temuan sebesar Rp79.934.360.000,00. 2. Untuk Kementerian/Lembaga yang masuk dalam Pemeriksaan Kinerja adalah: a. Kementerian Agama tentang Efektivitas Peningkatan Mutu Pendidik Madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan 6 temuan, b. Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Efektivitas Program Pengurangan Risiko Bencana dengan 17 temuan. 3.Untuk Kementerian/Lembaga yang masuk dalam PemeriksaanLaporan Keuangan adalah Badan Penyelenggara Dana Abadi Umattentang Laporan Keuangan Penutup Badan Penyelenggara DanaAbadi Umat yang berakhir pada 30 Juni 2017 dengan opini WajarTanpa Pengecualian (WTP).
Penulis:
Editor:

Hapsem 2 / 2018 / Ringkasan & Telaahan HAPSEM II Tahun 2017 Ruang Lingkup Komisi X

Gambaran Umum:
Dalam buku ini tersaji ringkasan laporan pemeriksaan BPK untuk Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi X yang terdiri dari 1 (satu) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja dan 4 (empat) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, adalah: 1.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat 1 LHP kinerjadan 1 LHP PDTT, yaitu: a.Pemeriksaan kinerja pada Kementerian Pendidikan danKebudayaan atas Upaya Pemerintah dalam PemenuhanKebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesionaldengan 12 temuan, b.Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban BelanjaBarang dan Belanja Modal dengan 6 temuan dan nilai temuan sebesarRp2.880.190.000,00. 2.Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terdapat 3LHP PDTT, yaitu: a.Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset padaUniversitas Udayana di Bali dengan 10 temuan dan nilai temuan sebesarRp3.828.710.000,00, b.Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset padaUniversitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin dengan 10 temuandan nilai temuan Rp3.086.300.000,00, c.Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset serta PenetapanKekayaan Awal pada Universitas Airlangga di Surabaya dengan 12temuan dan nilai temuan Rp1.420.680.000,00.
Penulis:
Editor:

Hapsem 2 / 2018 / Ringkasan & Telaahan HAPSEM II Tahun 2017 Ruang Lingkup Komisi XI

Gambaran Umum:
Dalam buku ini tersaji ringkasan laporan pemeriksaan BPK untuk Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi XI, yang terdiri dari 4 (empat) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan 3 (tiga) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja, antara lain: 1.Kementerian/Lembaga dalam Pemeriksaan Dengan TujuanTertentu, dengan rincian sebagai berikut: a.Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu pemeriksaan atas Penatausahaan Piutang, Penagihan Pajak, dan Pengelolaan Barang Sitaan dengan 17 temuan senilai Rp16.952.760.000,00; b.Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dengan 13 temuan senilai Rp113.045.910.000,00; c.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu pemeriksaan atas Realisasi Belanja dan Dana Bantuan Kedinasan dengan 7 (tujuh) temuan senilai Rp607.330.000,00; dan d.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yaitu pada pemeriksaan Penyelenggaraan Katalog Elektronik dengan 8 (delapan) temuan. 2.Kementerian/Lembaga dalam Pemeriksaan Kinerja, antara lain: a.Pemeriksaan kinerja pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas Efektivitas Proses Kepabeanan atas Kegiatan Impor Barang dengan 29 temuan; b.Pemeriksaan kinerja pada Otoritas Jasa Keuangan atas Efektivitas Pengawasan Kegiatan Jasa Keuangan di Sektor Perasuransian dengan 8 (delapan) temuan; dan c.Pemeriksaan kinerja pada Badan Pusat Statistik (BPS) atasPenyusunan PDB dan PDRB dengan jumlah 7 (tujuh) temuan.
Penulis:
Editor:

LKPP / 2018 / Ringkasan dan Telaahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPP Tahun 2017

Gambaran Umum:
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPP Tahun 2017 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 31 Mei 2018 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan konsolidasian dari 87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Atas LKPP Tahun 2017, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan atas 87 LKKL, BPK memberikan opini: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 79 LKKL dan 1 LKBUN; Wajar Dengan Pengecualiaan (WDP) terhadap 6 LKKL, yaitu pada: Kementerian Pertahanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik RRI; Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) terhadap 2 LKKL, yaitu pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Keamanan Laut. Ringkasan dan Telaahan terhadap LKPP Tahun 2017 ini memuat hasil pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta lampiran temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang disusun berdasarkan Komisi DPR RI. Selain itu, Ringkasan dan Telaahan ini juga disajikan dalam bentuk infografis untuk memudahkan BAKN DPR RI dalam memahami temuan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017.Ringkasan dan Telaahan ini dapat digunakan sebagai bahan BAKN DPR RI dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, khususnya untuk melakukan pendalaman terhadap kinerja pemerintah pusat atas pelaksanaan APBN Tahun 2017.
Penulis:
Editor:

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →