Ringkasan & Telaahan

Hapsem 2 / 2018 / Ringkasan & Telaahan HAPSEM II Tahun 2017 Ruang Lingkup Komisi XI

Gambaran Umum:
Dalam buku ini tersaji ringkasan laporan pemeriksaan BPK untuk Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi XI, yang terdiri dari 4 (empat) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan 3 (tiga) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja, antara lain: 1.Kementerian/Lembaga dalam Pemeriksaan Dengan TujuanTertentu, dengan rincian sebagai berikut: a.Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu pemeriksaan atas Penatausahaan Piutang, Penagihan Pajak, dan Pengelolaan Barang Sitaan dengan 17 temuan senilai Rp16.952.760.000,00; b.Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dengan 13 temuan senilai Rp113.045.910.000,00; c.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu pemeriksaan atas Realisasi Belanja dan Dana Bantuan Kedinasan dengan 7 (tujuh) temuan senilai Rp607.330.000,00; dan d.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yaitu pada pemeriksaan Penyelenggaraan Katalog Elektronik dengan 8 (delapan) temuan. 2.Kementerian/Lembaga dalam Pemeriksaan Kinerja, antara lain: a.Pemeriksaan kinerja pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas Efektivitas Proses Kepabeanan atas Kegiatan Impor Barang dengan 29 temuan; b.Pemeriksaan kinerja pada Otoritas Jasa Keuangan atas Efektivitas Pengawasan Kegiatan Jasa Keuangan di Sektor Perasuransian dengan 8 (delapan) temuan; dan c.Pemeriksaan kinerja pada Badan Pusat Statistik (BPS) atasPenyusunan PDB dan PDRB dengan jumlah 7 (tujuh) temuan.
Penulis:
Editor:

LKPP / 2018 / Ringkasan dan Telaahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPP Tahun 2017

Gambaran Umum:
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPP Tahun 2017 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 31 Mei 2018 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan konsolidasian dari 87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Atas LKPP Tahun 2017, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan atas 87 LKKL, BPK memberikan opini: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 79 LKKL dan 1 LKBUN; Wajar Dengan Pengecualiaan (WDP) terhadap 6 LKKL, yaitu pada: Kementerian Pertahanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik RRI; Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) terhadap 2 LKKL, yaitu pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Keamanan Laut. Ringkasan dan Telaahan terhadap LKPP Tahun 2017 ini memuat hasil pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta lampiran temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang disusun berdasarkan Komisi DPR RI. Selain itu, Ringkasan dan Telaahan ini juga disajikan dalam bentuk infografis untuk memudahkan BAKN DPR RI dalam memahami temuan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017.Ringkasan dan Telaahan ini dapat digunakan sebagai bahan BAKN DPR RI dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, khususnya untuk melakukan pendalaman terhadap kinerja pemerintah pusat atas pelaksanaan APBN Tahun 2017.
Penulis:
Editor:

Hapsem 1 / 2017 / Hapsem Semester I 2017 Ruang Lingkup Komisi I

Gambaran Umum:
Khususnya pada Kementerian/Lembaga/Badan Mitra Kerja Komisi I terdapat 11 (sebelas) entitas yang dilakukan pemeriksaan, 10 (sepuluh) entitas pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan 1 (satu) entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Dari pemeriksaan atas Laporan Keuangan terdapat 6 (enam) entitas yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan 2 (dua) entitas memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu LK Kementerian Pertahanan dan Lembaga Penyiaran Publik RRI. Kemudian untuk 2 (dua) entitas pemeriksaan Laporan Keuangan lainnya yaitu Badan Keamanan Laut dan Lembaga Penyiaran Publik TVRI memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Kementerian/Lembaga seluruh Mitra Komisi I memperoleh anggaran belanja sebesar Rp133.082.229.664.000,00 dengan nilai realisasi belanja sebesar Rp114.290.176.542.908,00 (85,87%). Sedangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperoleh sebesar Rp19.411.466.319.108,00.
Penulis:
Editor: TEUKU SURYA DARMA

Hapsem 1 / 2017 / Hapsem Semester I 2017 Ruang Lingkup Komisi II

Gambaran Umum:
Khususnya pada Kementerian/Lembaga/Badan mitra kerja Komisi II terdapat 12 entitas, 1 entitas yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDT) yakni KPU dan 11 (ANRI, BKN, Bawaslu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretaris Negara, LAN, Ombudsman, dan Sekretaris Kabinet) entitas sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Total anggaran belanja mitra Komisi II sebesar Rp21.167.299.303.330,- dan realisasi belanja sebesar Rp16.774.460.649.953.- Total Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) pada Mitra kerja Komisi II tahun 2016 sebesar Rp2.734.664.692.469.- Sedangkan klasifikasi temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan pada mitra Komisi II terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp29.949.170.000.-, potensi kerugian sebesar Rp1.561.130.000,- dan kurang penerimaan sebesar Rp4.525.390.000.-
Penulis:
Editor:

Hapsem 1 / 2017 / Hapsem Semester I 2017 Ruang Lingkup Komisi III

Gambaran Umum:
Khususnya pada Kementerian/Lembaga/Badan mitra kerja Komisi III terdapat 13 entitas, 1 entitas yang memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan 12 entitas lainnya sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Total Anggaran Belanja mitra Komisi III sebesar Rp116.042.831.634.000,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp106.786.190.760.457,00. Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Mitra kerja Komisi III Tahun 2016 sebesar Rp11.330.652.790.657,00. Sedangkan klasifikasi temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada mitra Komisi III terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp30.348.240.000,00 dan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp66.435.230.000,00.
Penulis:
Editor:

← Sebelumnya 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Selanjutnya →