Ringkasan & Telaahan

Gambaran Umum:
Khusus pada Kementerian/Lembaga/Badan Mitra Kerja Komisi I terdapat 2 (dua) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yaitu: Pemeriksaan atas Pengelolaan PNBP, Belanja, dan Aset TA 2016 dan 2017 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Kopenhagen di Jakarta dan Denmark; dan Pemeriksaan atas Pengelolaan PNBP, Belanja, dan Aset TA 2016 dan 2017 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Tehran di Jakarta dan Iran.
Penulis:
Editor:

Gambaran Umum:
Dalam buku ini tersaji ringkasan laporan pemeriksaan BPK untuk Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi II yang terdiri dari 2 (dua) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan 5 (lima) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja, yaitu: 1.Kementerian/Lembaga dengan Pemeriksaan Dengan TujuanTertentu, yaitu: a.Kementerian Dalam Negeri dengan 10 temuan senilaiRp3.854.660.000; b.Kementerian Sekretariat Negara dengan 12 temuan senilaiRp9.859.030.000. 2.Kementerian/Lembaga dengan Pemeriksaan Kinerja, yaitu: a.Kementerian Dalam Negeri dengan 16 temuan; b.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi dengan 9 temuan; c.Ombudsman Republik Indonesia dengan 10 temuan; d.Badan Nasional Perbatasan Negara dengan 7 temuan; e.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi dengan 30 temuan.
Penulis:
Editor:

Gambaran Umum:
Dalam buku ini tersaji ringkasan laporan pemeriksaan BPK untuk Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi II yang terdiri dari 2 (dua) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan 5 (lima) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja, yaitu: 1.Kementerian/Lembaga dengan Pemeriksaan Dengan TujuanTertentu, yaitu: a.Kementerian Dalam Negeri dengan 10 temuan senilaiRp3.854.660.000; b.Kementerian Sekretariat Negara dengan 12 temuan senilaiRp9.859.030.000. 2.Kementerian/Lembaga dengan Pemeriksaan Kinerja, yaitu: a.Kementerian Dalam Negeri dengan 16 temuan; b.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi dengan 9 temuan; c.Ombudsman Republik Indonesia dengan 10 temuan; d.Badan Nasional Perbatasan Negara dengan 7 temuan; e.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi dengan 30 temuan.
Penulis:
Editor:

Gambaran Umum:
Dalam buku ini tersaji ringkasan laporan pemeriksaan BPK untuk Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi III yang terdiri dari 8 (delapan) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan 4 (empat) Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja, antara lain: 1. Kementerian/ Lembaga yang masuk dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah: a. Kejaksaan Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2016 dan Semester I 2017 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dengan 20 temuan dan nilai temuan sebesar Rp7.188.000.000,00, b. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2016 dan Semester I TA 2017 dengan 15 temuan dan nilai temuan sebesar Rp1.547.570.000,00, c. Kepolisian Republik Indonesia tentang Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Tahun 2016 s.d. September 2017 di Palembang dengan 5 temuan, d. Mahkamah Agung tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2016 s.d. Semester I TA 2017 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dengan 5 temuan dan nilai temuan sebesar Rp719.560.000,00. 2.Untuk Kementerian/ Lembaga yang masuk dalamPemeriksaan Kinerja adalah: a.Badan Narkotika Nasonal tentang Efektivitas KegiatanPemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran GelapNarkoba Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2017 dengan13 temuan, b.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentangEfektivitas Upaya Penanganan Kelebihan Kapasitas (OverCapacity) Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah TahananNegara pada Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia serta Instansi Terkait Lainnyadengan 8 temuan, c.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentangPengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing YangMemperoleh Fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK)Tahun 2015 s.d Semester I Tahun 2017 pada DirektoratJenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia dan Instansi Terkait Lainnya dengan 5 temuan, d.Mahkamah Konstitusi tentang Efektifitas PenangananPerkara Pengujian Undang-Undang TA 2016 dan TA2017 (s.d.Triwulan III) dengan 13 temuan.
Penulis:
Editor:

Gambaran Umum:
Dalam buku ini tersaji ringkasan laporan pemeriksaan BPK untuk Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi III yang terdiri dari 8 (delapan) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan 4 (empat) Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja, antara lain: 1. Kementerian/ Lembaga yang masuk dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah: a. Kejaksaan Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2016 dan Semester I 2017 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dengan 20 temuan dan nilai temuan sebesar Rp7.188.000.000,00, b. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2016 dan Semester I TA 2017 dengan 15 temuan dan nilai temuan sebesar Rp1.547.570.000,00, c. Kepolisian Republik Indonesia tentang Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Tahun 2016 s.d. September 2017 di Palembang dengan 5 temuan, d. Mahkamah Agung tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2016 s.d. Semester I TA 2017 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dengan 5 temuan dan nilai temuan sebesar Rp719.560.000,00. 2.Untuk Kementerian/ Lembaga yang masuk dalamPemeriksaan Kinerja adalah: a.Badan Narkotika Nasonal tentang Efektivitas KegiatanPemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran GelapNarkoba Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2017 dengan13 temuan, b.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentangEfektivitas Upaya Penanganan Kelebihan Kapasitas (OverCapacity) Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah TahananNegara pada Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia serta Instansi Terkait Lainnyadengan 8 temuan, c.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentangPengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing YangMemperoleh Fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK)Tahun 2015 s.d Semester I Tahun 2017 pada DirektoratJenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia dan Instansi Terkait Lainnya dengan 5 temuan, d.Mahkamah Konstitusi tentang Efektifitas PenangananPerkara Pengujian Undang-Undang TA 2016 dan TA2017 (s.d.Triwulan III) dengan 13 temuan.
Penulis:
Editor: