Ringkasan & Telaahan

Hapsem 1 / 2021 / Ringkasan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2020 Ruang Lingkup Komisi I

Gambaran Umum:
Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi I yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Luar Negeri, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Badan Keamanan Laut, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Dewan Ketahanan Nasional. Dalam hal opini, perlu mendapatkan perhatian yaitu pemberian opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) pada Bakamla selama 4 tahun berturut-turut yaitu untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan 2019 dan penurunan opini pada BSSN yaitu dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran 2018 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun anggaran 2019. Adapun temuan dan permasalahan yang bersifat strategis dan kiranya perlu mendapat perhatian diantaranya adalah temuan temuan potensi penyalahgunaan kas terkait penggunaan langsung rekening Foreign Military Fund (FMS) pada rekening pribadi Perwira FMS yang belum disetujui oleh BUN dan belum ditunjuk sebagai bendahara pembantu pada Kementerian Pertahanan, lalu akun Persediaan pada Laporan Keuangan Bakamla TA 2019 terdapat dana kegiatan pengamanan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) disalurkan ke rekening pribadi pejabat di Bakamla.
Penulis:
Editor:

Hapsem 1 / 2021 / Ringkasan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2020 Ruang Lingkup Komisi II

Gambaran Umum:
Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi II yaitu Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, Kemenpan RB, Kementerian ATR / BPN, LAN, Kemensetneg, ANRI, BKN, SETKAB, BPIP, Ombudsman RI dan BNPP. Adapun temuan dan permasalahan yang bersifat strategis dan kiranya perlu mendapat perhatian diantaranya adalah temuan pada Kemendagri berupa adanya piutang PNBP biaya pendidikan pada IPDN yang merupakan permasalahan berulang dari TA 2015 sampai dengan TA 2019. Kemudian pada KPU Kabupaten Mamberamo Raya belum melakukan pengesahan belanja atas hibah pilkada sebesar 2 miliar, pengesahan hibah yang hanya dilakukan dari sisi pendapatan dan tidak termasuk realisasi belanja, temuan pada KPU tersebut menyebabkan perolehan opini untuk LK KPU berupa Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Penulis:
Editor:

Hapsem 1 / 2021 / Ringkasan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2020 Ruang Lingkup Komisi III

Gambaran Umum:
Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi III yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Adapun atas rekomendasi dan permasalahan yang bersifat strategis dan kiranya perlu mendapat perhatian diantaranya adalah atas rekomendasi Pekerjaan pembangunan gedung Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.169.333.753,66. Secara garis besar, hal ini berakibat pada Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Gedung PPA Kejaksaan Agung RI sebesar Rpl.169.333.753,66; dan Nilai Aset Tetap pada Neraca Kejaksaan RI per 31 Desember 2019 lebih catat sebesar Rpl.169.333.753,66. Rekomendasi terkait atas rekomendasi dan permasalahan yang terkait nantinya akan ditindaklanjuti oleh KPA dan PPK atas pekerjaan Pembangunan Gedung PPA Kejaksaan Agung RI supaya meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan berkoordinasi dengan Biro Keuangan untuk melakukan penyesuaian atas kelebihan pencatatan Aset Tetap di Neraca.
Penulis:
Editor:

Hapsem 1 / 2021 / Ringkasan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2020 Ruang Lingkup Komisi IV

Gambaran Umum:
Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi IV yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun temuan dan permasalahan yang bersifat strategis dan kiranya perlu mendapat perhatian diantaranya adalah belanja pada Kementerian Pertanian tahun anggaran 2019 untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar Rp3.449.033.329.223 belum Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi IV yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun temuan dan permasalahan yang bersifat strategis dan kiranya perlu mendapat perhatian diantaranya adalah belanja pada Kementerian Pertanian tahun anggaran 2019 untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar Rp3.449.033.329.223 belum Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi IV yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun temuan dan permasalahan yang bersifat strategis dan kiranya perlu mendapat perhatian diantaranya adalah belanja pada Kementerian Pertanian tahun anggaran 2019 untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar Rp3.449.033.329.223 belum didukung bukti pertanggungjawaban berdasarkan data dari aplikasi BASTBanpem, BASTOnline, dll. Selain itu, terdapat indikasi 1.865,24 Ha areal terganggu di kawasan hutan tanpa IPPKH yang belum dilakukan penindakan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terhadap indikasi areal terganggu tanpa IPPKH tersebut terdapat potensi PNBP PKH minimal sebesar Rp6.528.340.000 per tahun.
Penulis:
Editor:

Hapsem 1 / 2021 / Ringkasan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2020 Ruang Lingkup Komisi IX

Gambaran Umum:
Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi IX yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Adapun temuan dan permasalahan yang bersifat strategis dan kiranya perlu mendapat perhatian diantaranya adalah temuan terkait dengan kewajiban dan komitmen BPOM belum terlaksana dengan optimal karena terdapat PNBP Fungsional Diterima di Muka pada BPOM dari pekerjaan pelayanan publik namun belum diselesaikan dengan waktu yang telah ditetapkan pada 3 (tiga) Direktorat. Kemudian pada Kementerian Kesehatan, Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang dilaksanakan pada Rumah Sakit (RS) Pendidikan di Lingkungan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan diketahui bahwa terdapat RS yang belum menerima pembayaran dari Institusi Pendidikan/Fakultas Kedokteran yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) penyelenggaraan PPDS, belum ada Unit Cost yang disepakati antara RS Pendidikan terkait dengan Institusi Pendidikan dalam penyelenggaraan PPDS, dan dalam PKS penyelenggaraan PPDS tidak ada klausul yang mengatur kewajiban dari Institusi Pendidikan/Fakultas Kedokteran terkait untuk membayar biaya yang timbul pada 2 RS. Akibatnya, RS Pendidikan menanggung biaya tambahan atas pelaksanaan PPDS belum menerima pendapatan dari kerjasama PPDS dan hilangnya potensi pendapatan atas penyelenggaraan PPDS yg belum ada unit cost.
Penulis:
Editor:

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →