Kajian Akuntabilitas

2020 / Akuntabilitas Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

ISBN: 000-000-0000-00-0

Abstrak:
Perlu adanya evaluasi yang komprehensif untuk melihat ketercapaian tujuan Keistimewaan DIY agar penilaian atas output maupun outcome dari Dana Keistimewaan dapat terukur, sehingga dapat lebih objektif dalam menilai keberhasilan pengelolaan Dana Keistimewaan. Terlebih jika mendalami lanjut mengenai tujuan dari Dana Keistimewaan DIY, maka kesejahteraan bukanlah satu-satunya parameter atau tolak ukur untuk mengukur keberhasilan.
Penulis: Kiki Zakiah, S.E., M.AP ❖ Vita Puji Lestari, S.E. ❖ Sekar Aditya Dwikirana, S.E. ❖ HAFIZ DWI PUTRA
Editor: Kiki Zakiah, S.E., M.AP ❖ Vita Puji Lestari, S.E. ❖ Sekar Aditya Dwikirana, S.E. ❖ HAFIZ DWI PUTRA

2020 / Akuntabilitas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat

ISBN: 000-000-0000-00-0

Abstrak:
Disamping permasalahan, apresiasi patut disampaikan kepada seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat yang mengalami tren peningkatan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Walaupun masih diikuti beberapa permasalahan akuntabilitas, diharapkan perbaikan opini lapoan keuangan menjadi langkah awal pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik pada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Penulis: Sukmalalana, S.E., S.S., M.A.P. ❖ Fajri Ramadhan, S.E. ❖ Achmad Yugo Pidhegso, S.E. ❖ Faqih Nur Huda, S.E. ❖ Slamet Dhul Fadli, S.E.
Editor: Sukmalalana, S.E., S.S., M.A.P. ❖ Fajri Ramadhan, S.E. ❖ Achmad Yugo Pidhegso, S.E. ❖ Faqih Nur Huda, S.E. ❖ Slamet Dhul Fadli, S.E.

2020 / Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen Kesejahteraan Sosial (Lanjut Usia Dan Disabilitas Berat) Di Indonesia

ISBN: 000-000-0000-00-0

Abstrak:
Kajian ini berbasis pada hasil pemeriksaan BPK RI atas pelaksanaan pemberian bantuan sosial (bansos) PKH serta hasil diskusi dengan berbagai narasumber yang memiliki kompetensi di bidang kesejahteraan sosial khususnya terkait bantuan sosial PKH.
Penulis: Kiki Zakiah, S.E., M.AP ❖ Vita Puji Lestari, S.E. ❖ HAFIZ DWI PUTRA
Editor: Kiki Zakiah, S.E., M.AP ❖ Vita Puji Lestari, S.E. ❖ HAFIZ DWI PUTRA

2020 / Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendidikan terkait Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Berkualitas pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia

ISBN: 000-000-0000-00-0

Abstrak:
Kajian ini disusun melalui proses menganalisis berbagai permasalahan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan yang ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, dengan memfokuskan pada 3 (tiga) tahap pengelolaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, dan menitikberatkan penerapan akuntabilitas pada 3 (tiga) prinsip, yaitu partisipasi, transparansi, dan kompetensi.
Penulis: Drs. Helmizar, M.E. ❖ Kiki Zakiah, S.E., M.AP ❖ Faqih Nur Huda, S.E. ❖ Vita Puji Lestari, S.E.
Editor: Drs. Helmizar, M.E. ❖ Kiki Zakiah, S.E., M.AP ❖ Faqih Nur Huda, S.E. ❖ Vita Puji Lestari, S.E.

2020 / Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara : Studi Kasus Empat Tahun Anggaran (2015-2018) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

ISBN: 978-602-5001-75-8

Abstrak:
Kajian akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menjadi hal yang penting karena pembahasan permasalahan memberikan gambaran menyeluruh atas permasalahan-permasalahan pada LKPP Tahun Anggaran 2015-2018. Secara spesifik, permasalahan yang dibahas mencakup aspek pelaporan keuangan, aset, belanja negara, dan pembiayaan pada APBN. Permasalahan-permasalahan yang menjadi pembahasan pada kajian LKPP empat tahun ini rata-rata merupakan permasalahan berulang yang berdampak luas bagi masyarakat. Sebagai contoh, terdapat permasalahan penyusunan laporan keuangan yang menjadi temuan berulang sejak TA 2015. Pada komponen tersebut permasalahan yang selalu berulang adalah Transaksi Antar Ekuitas (TAE) dimana pemerintah tidak dapat memberikan penjelasakan dan data yang cukup atas penambahan dan pengurangan pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sehingga saldo ekuitas pada neraca menunjukkan ketidakwajaran. Permasalahan lain adalah perbedaan metode perhitungan rasio defisit pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dihitung berdasarkan basis kas dan Laporan Operasional (LO) yang dihitung berdasarkan basis akrual, sedangkan pemerintah hanya mengakui defisit berdasarkan perhitungan defisit LRA saja tanpa mempertimbangkan perhitungan defisit LO sehingga hal tersebut akan mempengaruhi pada pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk menutupi defisit APBN. Permasalahan ini menjadi perhatian utama karena terdapat urgensi dilakukan pembenahan oleh pemerintah agar tidak terjadi permasalahan serupa pada tahun anggaran mendatang.
Penulis: Drs. Helmizar, M.E. ❖ Achmad Yugo Pidhegso, S.E. ❖ Fajri Ramadhan, S.E. ❖ Faqih Nur Huda, S.E. ❖ Slamet Dhul Fadli, S.E. ❖ TEUKU SURYA DARMA
Editor: Drs. Helmizar, M.E. ❖ Achmad Yugo Pidhegso, S.E. ❖ Fajri Ramadhan, S.E. ❖ Faqih Nur Huda, S.E. ❖ Slamet Dhul Fadli, S.E.

← Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya →