Hasil Diskusi Pakar

31-07-2017 / Diskusi Pakar PKAKN dalam rangka pembahasan website Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, dan pembahasan Format dan subtansi Penyusunan Buku “Akuntabilitas dan Dinamika Penglolaan Keuangan Daerah”

Hasil Diskusi:
Konsinyering yang dilakukan oleh Tim PKAKN ke Wisma DPR RI adalah dalam rangka pembahasan website Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dengan BDTI dan pembahasan Format dan subtansi Penyusunan Buku “Akuntabilitas dan Dinamika Penglolaan Keuangan Daerah” dengan Suhartono, SIP, MPP. Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) Data dan informasi yang diperoleh adalah pengenalan dan penjalasanwebsite Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. Adapun data dan informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut: konten yang dapat di administrasi melalui aplikasi Puskajiakn.dpr.go.id , yaitu Menampilkan profil sejarah, visi dan misi, serta struktur organisasi Menampilkan profil tim dan pegawai Menampilkan produk ilmiah kajian akuntabilitas Menampilkan agenda dan galeri foto kegiatan Menampilkan kontak kami Mengisi buku tamu Aplikasi ini dapat terintegrasi dengan Aplikasi SIAP Kepegawaian sehingga dapat menggunakan data pegawai Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Di dalam pembahasan tersebut, BDTI menjelaskan bagaimana tata cara masuk (log in) ke Portal, keluar dari portal, serta mengganti password pengguna. Pengenalan baris navigasi dan kotak pencarian, baris navigasi berguna untuk mempermudah tampilan data yang berjumlah banyak dengan membagi tampilan data menjadi beberapa halaman. BDTI juga menjelaskan terkait dengan konten daftar pegawai, yaitu cara meng-input data tim, data peminatan, data pendidikan, data aktivitas di BKD, data produk ilmiah maupun kajian yang pernah di tulis. Selain itu, terkait konten daftar tim, yaitu cara meng-input deskipsi singkat, alamat surat, telepon ruangan, dan email tim. BDTI juga menjelaskan cara meng-input hasil ringkasan telaahan, kajian akuntabilitas, analisis ringkas cepat, laporan kunjungan daerah, buku, dan hasil diskusi pakar, yaitu cara mengunggah file isi dan file publik dalam format PDF serta file cover dalam format JPG, cara menginput data hasil produk, serta mengubah data hasil produk PKAKN. Suhartono, SIP, MPP Hasil Diskusi yang diperoleh adalah sebagai berikut: Identifikasi Peran Opini Bpk Sebagai Referensi Investasi Di Daerah: Studi Kasus Kab Banyuwangi, Kota Semarang & Kota Pariaman Pendekatan content analysis (pada abstrak) diganti dengan ……..Untuk mengkaji pengaruh tersebut, kajian ini melakukan analisis isi atas laporan dan opini BPK serta melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruhnya terhadap investasi di daerah menekan angka konsumsi (Wangke, 2014), diberi penambahan penjelasan bahwa menekan angka konsumsi yang dimaksud adalah menekan angka konsumsi impor Dibalik keyakinan tersebut, terdapat gap pada opini audit.... (paragraf 7). Setelah dilakukan diskusi dengan pak suhartono kalimat tersebut diganti dengan Dibalik keyakinan tersebut, kualitas opini BPK atas LKPD pada kenyataannya belum memberikan gambaran tentang baik atau tidaknya kualitas peraturan perundang-undangan. Padahal salah satu dasar penilaian BPK untuk memberikan opini atas LKPD adalah aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya permasalahan terkait sinkronisasi peraturan pusat dan daerah di bidang investasi yang mengakibatkan lahirnya ketidakpastian hukum dan menjadi penghambat masuknya investor ke daerah. Metodologi Kajian diganti dengan Metode Kajian. Hal ini dikarenakan metodologi adalah ilmu tentang metode, jadi menggambarkan paradigma dari pilihan cara dan biasanya meluas. Kajian ini bertujuan untuk melakukan analisis tentang kaitan persepsi opini BPK terhadap investasi. Setelah dilakukan diskusi dengan pakar hal tersebut perlu diperjelas apakah persepsi masyarakat atas opini BPK, atau analisis atas opini BPK atau persepsi BPK atas LKPD atau yang lainnya Akuntabilitas Anggaran Penyelenggaran Pilkada Serentak Di Indonesia hibah masih menyisakan permasalahan (pada abstrak). Permasalahan yang dimaksud pada Pertanggungjawaban pengelolaan dana penyelenggaraan Pilkada Serentak khususnya pada belanja Kajian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan content analysis dan studi kasus dengan pendekatan convenience sampling untuk pemilihan objek kajian. Saran pakar mengikuti dengan makalah pertama yaitu kajian ini melakukan analisis isi dan studi kasus Kualitas Opini Bpk Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Indonesia Timur: Permasalahan Dan Kendala Saran judul diganti dengan Opini TMP pada laporan keuangan pemerintah daerah di (Prov Papua dan Maluku). Setelah dilakukan diskusi internal judul diganti dengan OPINI Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Papua Dan Maluku: Permasalahan Dan Kendala Istilah tatakelola keuangan dan pemerintahan yang baik (Good Government and Good Governance). Diganti dengan Good and Clean Governance. Karena Istilah governement berasal dari pemerintah yang dibentuk dari mulai proses pemilu, membuat aturan dan kebijkan lanjut implementasi. Istilah governance terkait dengan pemerintahan yang menekankan interaksi antara governement, civil society dan private Banyaknya permasalahan yang menjadi temuan BPK terhadap LKPD yang memperoleh opini TMP di wilayah Papua dan Maluku, tidak lepas dari berbagai kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah baik bersifat teknis maupun diluar teknis dalam penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Saran dari pakar diganti menjadi kalimat efektif yaitu Opini TMP yang diberikan kepada LKPD daerah di Provinsi Papua dan Maluku dipengaruhi oleh faktor teknis dan non teknis dalam penerapan
Peserta:

16-02-2017 / Perhitungan dan Penetapan Kerugian Negara, Menguntungkan Siapa?

Hasil Diskusi:
Polemik terkait kewenangan perhitungan kerugian keuangan negara dalam penanganan kasus korupsi masih terus bergulir, meskipun telah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang menyatakan, frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No 31/1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi juncto UU No 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan konstitusi sehingga "tidak mengikatnya" kata "dapat" menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menjadi delik materiil. Terlepas dari polemik di atas, putusan-putusan MK terkait pembaruan hukum pidana yang salah satunya membahas kewenangan perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi memang menimbulkan pro dan kontra. Namun, dibalik semua perdebatan tersebut, upaya pemberantasan korupsi tetap harus didukung oleh semua elemen masyarakat.
Peserta:

25-01-2017 / Pengelolaan Keuangan Sehat - Investasi Daerah Meningkat

Hasil Diskusi:
Diksusi bertema “Pengelolaan Keuangan Sehat - Investasi Daerah Meningkat” dihadiri oleh para narasumber yaitu Agus Khotib, SE, Ak, M.Acc (Auditor, Tortama Keuangan Negara V BPK RI dan Ir. Alma Karma, MEM (Direktur Pengembangan Potensi Daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal) Dalam diskusi membahas antara lain berfokus atas opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah se-Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk tahun anggaran 2011-2015 dan fokus pada perkembangan nilai investasi dalam negeri dan asing yang terdapat di daerah-daerah se-Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk lima tahun terakhir (2012-2016)
Peserta:

← Sebelumnya 1 Selanjutnya →