Buku

2018 / Kajian Belanja Modal

ISBN: 978-602-5001-71-0

Gambaran Umum:
Kajian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat

2018 / Kajian Dana Alokasi Khusus

ISBN: 978-602-5001-73-4

Gambaran Umum:
Kajian Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur

2018 / Kajian Dana Desa

ISBN: 978-602-5001-72-7

Gambaran Umum:
Kajian Dana Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017

2018 / Sepintas atas Kajian Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pada Kab/Kota di Provinsi Banten

ISBN: 978-602-5001-74-1

Gambaran Umum:
Berdasarkan hasil kajian, diketahui bahwa selama 3 (tiga) tahun anggaran (2014-2016), terdapat beberapa peraturan perudang-undangan yang belum sepenuhnya dikuasai/dipahami oleh pengelola keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, antara lain: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketidakpatuhan para penyelenggara keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten terhadap peraturan perundang- undangan, khususnya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat disebabkan karena pejabat berwenang (PPK, PPTK dan PPHP) lalai dalam mematuhi kesepakatan kontrak dan kurang cermat dalam mengendalikan pekerjaan pengadaan barang/jasa. Kajian ini disajikan dalam bentuk infografis yang dapat memudahkan pemahaman terhadap kajian tentang kepatuhan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan LHP BPK atas LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Banten TA. 2014-2016.

2017 / AKUNTABILITAS & DINAMIKA : PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ISBN: 978-602-5001-70-3

Gambaran Umum:
Buku yang kami susun ini, bersifat kajian tematik mengenai dinamika permasalahan dan kendala yang muncul terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan Good & Clean Governance. BAB pertama buku ini membahas realita yang diperoleh dari hasil studi lapangan mengenai pelaksanaan dan kendala yang dihadapi oleh beberapa pemerintah daerah dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2015 serta persiapan penerapan basis akrual untuk TA 2016. Selanjutnya, BAB kedua merupakan kajian yang membahas mengenai sebab perolehan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) terhadap LKPD di Wilayah Indonesia Timur khususnya Provinsi Papua dan Maluku yang didasarkan pada penggalian data dan informasi di daerah terkait. Sedangkan kajian yang dibahas pada BAB ketiga, adalah mengenai identifikasi dan analisis tentang kaitan persepsi public stakeholders atas opini BPK terhadap perkembangan investasi yang masuk ke daerah. BAB keempat sebagai kajian penutup dalam buku ini membahas permasalahan mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Hibah untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak.

← Sebelumnya 1 Selanjutnya →