Berita

31 January 2018

Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. Dalam pembukaannya beliau mengarahkan agar Website PKAKN dapat lebih menarik, informatif dan mudah diakses oleh khalayak umum. Kapus AKN juga berharap agar konten website PKAKN terus di update setiap harinya. Kemudian acara dilanjutkan dengan Pelatihan Updating Website PKAKN bagi Staf, Analis APBN dan Analis Non Fungsional oleh BDTI.



30 January 2018

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara mengadakan Workhop dan Diskusi seputar Penulisan Ilmiah dan Pendalaman Analisis mengenai Dana Desa, Transfer Pusat ke Daerah dan Belanja Modal. Acara berlangsung tanggal 25-27 Januari 2018 di Griya Sabha Kopo Jawa Barat.



17 January 2018

Rapat dibuka oleh Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Bapak Helmizar yang mengingatkan pentingnya Badan Keahlian fokus pada tugas keahlian. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian oleh Ibu Kiki terkait adanya perubahan mengenai bentuk tulisan yang akan diarahkan menjadi bentuk buku. Diskusi dilanjutkan dengan pemaparan oleh Tim Jawa Timur. Pemaparan terkait perubahan format memasukkan infografis ke dalam tulisan bahwasanya infografis itu digunakan untuk memudahkan pemahaman narasi. Kehadiran UU tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dimaknai sebagai landasan bagi daerah untuk membangun daerahnya secara mandiri dengan lebih mengandalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki/ desentralisasi fiskal. Tulisan ini juga memaparkan mengenai maksud dan tujuan kajian, dimana dijelaskan dalam infografis bahwa kehadiran UU MD3 ( UU No. 17 Tahun 2014) menjelaskan bahwa DPR juga memiliki tugas terkait transfer pusat khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain maksud dan tujuan penulisan, kajian ini juga dibatasi pada pada analisis yang bersumber dari LHP BPK RI Tahun 2014-2016, fokus pada aspek akuntabilitas, dan berfokus pad LKPD se Jawa Timur. Berdasarkan data realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat untuk kab/kota se provinsi dari urutan lima besar selama tiga tahun anggaran sejak 2014 sampai dengan 2016, diketahui bahwa kab/kota se Provinsi Jawa Timur menerima dana transfer pusat terbanyak, baik dilihat dari inilai per tahunnya maupun dilihat dari nilai total selama tiga tahun. Begitu juga apabila dilihat secara khusus perolehan dana DAK fisik tahun anggaran 2016, maka kab/kota se Jawa Timur merupakan provinsi ketiga dari lima provinsi terbesar untuk total kab/kota di Indonesia. Kajian kemudian fokus ke masing masing kabupaten/kota. Masukan dalam penelitian ini adalah untuk memperhatikan sumber dari setiap grafik dan tabel. Kemudian Daftar pustaka dan mengefisienkan lampiran agar bisa dimasukkan ke dalam pembahasan.



16 January 2018

Selasa 16 Januari 2018, Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara memimpin Rapat kerja bersama para Analis APBN dan Analis Non Fungsional di Unit kerja PKAKN. Rapat ini menindaklanjuti hasil rapat-rapat sebelumnya tentang persiapan dan penyusunan buku Analisis Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD berbasis Dapil, Khususnya Dapil Jawa Tengah. Adapun hasil rapat kerja adalah sebagai berikut: 1) Menentukan Judul Buku yang baru yaitu “ Analisis Dana Desa pada Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah”. 2) Dapil tidak perlu disebutkan dalam setiap penjelasan analisis, hanya cukup menampilkan entitas pemeriksaan BPK Kabupaten Kota Prov. Jawa Tengah. 3) Entitas Kabupaten di Jawa Tengah yang tidak ada temuan Dana Desanya hanya di gambarkan bagaimana perkembangan dan deskripsi Dana Desanya. 4) Menjadi catatan penting, menambahkan kesimpulan dan membenarkan typo atau tulisan yang keliru.



15 January 2018

Senin 15 Januari 2018, Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara memimpin Rapat kerja bersama para analis APBN dan Analis Non Fungsional di Unit kerja PKAKN. Rapat ini menindaklanjuti hasil rapat-rapat sebelumnya tentang persiapan dan penyusunan buku Analisis Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD berbasis Dapil, Khususnya Dapil Jawa Barat. Adapun hasil rapat kerja adalah sebagai berikut: • Menentukan Judul Cover depan yaitu “ Analisis Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Barat (berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester 1 Tahun 2015-2017) ”. • Dapil tidak perlu disebutkan dalam setiap penjelasan analisis, hanya cukup menampilkan entitas pemeriksaan BPK Kabupaten Kota Prov. Jawa Barat. • Untuk sistematika penulisan dalam buku Kajian yang mengandung unsur Cover, Kata Pengantar, Daftar Isi, Pendahuluan hingga daftar pustaka agar segera diselesaikan, untuk kepentingan pendaftaran ISBN. • Menjadi catatan penting, deadline penyelesaian buku kajian ini adalah tanggal 24 Januari 2018.



← Sebelumnya 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Selanjutnya →