Berita

15 January 2018

Senin 15 Januari 2018, Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara memimpin Rapat kerja bersama para analis APBN dan Analis Non Fungsional di Unit kerja PKAKN. Rapat ini menindaklanjuti hasil rapat-rapat sebelumnya tentang persiapan dan penyusunan buku Analisis Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD berbasis Dapil, Khususnya Dapil Jawa Barat. Adapun hasil rapat kerja adalah sebagai berikut: • Menentukan Judul Cover depan yaitu “ Analisis Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Barat (berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester 1 Tahun 2015-2017) ”. • Dapil tidak perlu disebutkan dalam setiap penjelasan analisis, hanya cukup menampilkan entitas pemeriksaan BPK Kabupaten Kota Prov. Jawa Barat. • Untuk sistematika penulisan dalam buku Kajian yang mengandung unsur Cover, Kata Pengantar, Daftar Isi, Pendahuluan hingga daftar pustaka agar segera diselesaikan, untuk kepentingan pendaftaran ISBN. • Menjadi catatan penting, deadline penyelesaian buku kajian ini adalah tanggal 24 Januari 2018.



11 January 2018

Rapat dibuka oleh Koordinator Bidang Sukmalalana, S.E., S.S., M.A.P dan Ibu Kiki Zakiah. Pertama-tama, diulas kembali mengenai outline kajian dan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam penulisan diantaranya terkait pencantuman UU MD3 di dalam infografis, penambahan paparan mengenai layanan publik dalam overview serta perbaikan grafik dan data yang masih kurang. Selanjutnya dilanjutkan dengan penambahan landasan hukum bagi peranan DPR kaitannya dengan pengalokasian DAK. Pengalokasian DAK merupakan salah satu bentuk penyerapan aspirasi daerah yang mana dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari fungsi DPR sebagaimana tercantum dalam pasal 69 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014 yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pengalokasian DAK sebagai salah satu bentuk penyerapan aspirasi rakyat melalui pendekatan Dapil, tidak terlepas dari hak dan kewajiban Anggota DPR. DPR membawa aspirasi tersebut kedalam forum dewan perwakilan rakyat kemudian diserahkan kepada Lembaga Eksekutif untuk dilaksanakan. Lebih lanjut dipaparkan pula mengenai penyempurnaan data grafik yang membandingkan alokasi transfer pusat ke seluruh kab/kota se Indonesia tahun 2014-2016. Grafik menunjukkan provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat masuk golongan provinsi dengan alokasi transfer pusat tertinggi. Selanjutnya pembahasan dilanjutkan mengenai berbagai temuan terkait DAK dalam pemeriksaan BPK atas LKPD kab/kota se Jawa Timur. Temuan yang menyatakan secara eksplisit bahwa Aset ataupun Belanja bersumber dari DAK umumnya jarang ditemui. Oleh karena itu, pendekatan analisis melalui temuan terkait Aset Tetap dan Belanja Modal juga digunakan karena umumnya kedua akun tersebut memiliki kemungkinan besar bersumber dari DAK, terutama DAK fisik. Pembahasan lebih lanjut membahas mengenai format dan konsep penulisan yang ideal, komponen apa yang harus dimasukkan. Rapat ditutup kurang lebih pada pukul 13.00 WIB dan tim Jawa Timur menyepakati penulisan dalam bentuk kajian dalam ruang lingkup Provinsi Jawa Timur. Tema yang diambil berkaitan dengan Transfer Pemerintah Pusat dalam bentuk DAK yang secara rinci pembahasannya dikaitkan terbatas dalam perspektif akuntabilitas seperti hubungannya dengan opini, dan temuan yang diungkap oleh BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD kab/kota se Jawa Timur untuk periode TA 2014 sampai dengan 2016.



10 January 2018

Para Analis di Pusat Kajian AKN yang tergabung dalam Tim kerja pembahasan dapil Jawa Tengah, mengadakan rapat untuk pendalaman materi mengenai TELAAHAN & ANALISIS HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014-2016 KAB/KOTA SE-JAWA TENGAH. Rapat kerja ini mempersiapkan isi materi serta kajian dan analisa seputar Dapil yang ada di Jawa Tengah yang kemudia akan dipresentasikan dalam rapat koordinasi dengan Kepala Pusat.



10 January 2018

Rapat dibuka oleh Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Drs. Helmizar ME. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari Ketua Tim Dapil Jawa Tengah Sarjiyanto, S.E, MBA tentang outline atau latar belakang serta poin penting tentang analisis dan kajian Dana Desa di Daerah Pemilihan Jawa Tengah. Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa berdasarkan data jumlah alokasi dana perimbangan atau transfer daerah yang masuk ke Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2 tahun terakhir juga mengalami peningkatan seiring peningkatan alokasi dari Pemerintah Pusat. Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah (35 Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi) mendapat alokasi sebesar 7% dari total alokasi dana perimbangan dari APBN pusat pada tahun 2015. Besar alokasi dana perimbangan di tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 10% secara nasional. Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi dana perimbangan tertinggi di indonesia di tahun 2016. Pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan alokasi dana perimbangan terbesar terdapat pada Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas dan Kota Semarang, sedangkan yang mendapatkan alokasi dana perimbangan terkecil terdapat pada Kota Magelang, Kota Salatiga dan Kota Pekalongan. Disamping itu pada tahun 2014 dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga membawa konsekuensi Pemerintah pusat wajib mengalokasikan Dana sebesar 25% dari APBN untuk Desa dengan mekanisme transfer dari Pusat melalui Pemerintah Kabupaten/ Kota. Analisis ini mencoba untuk memaparkan sekaligus menganalisis posisi keuangan daerah berbasis Hasil Pemeriksaan Semester I (Hapsem I) BPK atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) di seluruh Kab/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Batasan kajian akan difokuskan berdasarkan pemaparan data dan fakta keuangan LKPD untuk Tahun Anggaran (TA) 2014 sampai dengan 2016 dan pengelompokkan dari data dan fakta yang dipaparkan menggunakan basis Kab/Kota sesuai Daerah Pemilihan (Dapil) untuk Calon Legislatif yang berjumlah 10 (sepuluh) dapil. Kajian difokuskan pada aspek akuntabilitas yang berbasis pada temuan-temuan yang diungkap pada Hapsem I BPK TA 2017 yang memiliki hubungan dengan pendapatan transfer pusat yang bersumber dari Dana Desa (DD). Kajian ini disusun dalam bentuk infografis singkat dan padat pada masing-masing Kabupaten/Kota dan analisis singkat tentang Dana Desa di Dapil dalam bentuk narasi. Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Drs. Helmizar M.E Memberikan beberapa masukan terkait kajian tersebut yaitu dalam format analisis tidak berdasarkan Dapil atau beberapa gabungan dari Kabupaten/Kota, karena BPK tidak pernah mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam bentuk Dapil, analisis harus berdasarkan entias pemeriksaan BPK yaitu dari Kabupaten/Kota tersebut masing-masing dan juga tidak menyimpang dari tema pusat yaitu Akuntabilitas. Selain itu, perlu ada penjelasan bahwa Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara adalah supporting system bagi Anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggaran sebagaimana diatur dalam UU No.17 Tahun 2014. Disusunnya kajian dalam format Dapil ini bertujuan untuk memudahkan Anggota DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan anggaran khususnya di kabupaten/kota pada tiap-tiap Dapil yang mereka wakili. Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Drs. Helmizar M.E menekankan bahwa jika mencantumkan data pada analisis tersebut harus mencantumkan sumber, karena hal tersebut sangat penting untuk keabsahan data yang dipakai. Rapat ditutup kurang lebih pada pukul 15.00 WIB dan disepakati untuk membahas progres penyusunan buku pada rapat yang akan diadakan pekan depan.



09 January 2018

Rapat dibuka oleh Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Drs. Helmizar ME. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari Ketua Tim Dapil Jabar Sukmalalana, S.E., S.S., M.A.P. tentang outline atau latar belakang serta poin penting tentang analisis Belanja Modal di Daerah Pemilihan Jawa Barat. Dalam pemaparannya dijelskan bahwa belanja Modal diyakini sebagai belanja yang berkualitas untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi masyarakat di kabupaten/kota. Proporsi minimal Belanja Modal kabupaten/kota adalah 30% dari total Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2014-2019. Sejak dimulainya era desentralisasi dengan diundangkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, daerah mempunyai kewenangan untuk membiayai program pembangunan dalam hal ini Belanja Modal menggunakan bantuan keuangan dari pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus. Semakin besar DAK yang digelontorkan ke daerah maka diharapkan akan semakin besar pula Belanja Modal pemerintah daerah. Disamping itu, belanja tersebut juga harus dipertanggungjawabkan dengan baik agar tidak menjadi temuan oleh BPK. Hal tersebut melatarbelakangi kajian atau analisis tentang Belanja Modal baik dalam aspek kuantitas dan kualitas. Kuantitas dapat dilihat dari proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah serta tren antara realisasi DAK dengan Belanja Modal. Sedangkan untuk kualitas mengacu pada ada tidaknya temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Data kajian ini bersumber dari Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015-2017 pada LKPD. Objek kajian yang dipilih adalah kabupaten/kota di Jawa Barat hal ini dilatarbelakangi dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan bahwa banyak kabupaten/kota di Jawa Barat yang mempunyai ketergantungan tinggi terhadap bantuan keuangan pemerintah pusat. Dengan ketrgantunga yang tinggi tersebut, apakah bantuan dalam bentuk DAK telah selaras dengan realisasi Belanja Modalnya atau tidak. Selain itu, sebagai bagian dari provinsi strategis penyangga ibukota Jakarta, tentu menarik dilihat bagaimana capaian Belanja Modalnya apakah sudah mencapai ketentuan 30% dalam RPJMN dan bagaimana kualitas pertangungjawabannya. Kajian ini disusun dalam bentuk infografis singkat dan padat pada masing-masing Kabupaten/Kota dan analisis singkat tentang Belanja Modal di Dapil dalam bentuk narasi. Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Drs. Helmizar M.E. menyetujui format kajian tersebut namun menambahkan catatan penting yaitu bahwa perlu ada penjelasan mengapa kajian ini disusun dalam pengelompokan kabupaten/kota dalam kategori Daerah Pemilihan (Dapil). Hal tersebut penting dilakukan karena BPK tidak pernah mengeluarkan LHP dalam bentuk Dapil sehingga diharapkan tidak ada miss communication dengan BPK selaku pihak yang mengeluarkan LHP tersebut. Selain itu, perlu ada penjelasan bahwa Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara adalah supporting system bagi Anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggaran sebagaimana diatur dalam UU No.17 Tahun 2014. Disusunnya kajian dalam format Dapil ini bertujuan untuk memudahkan Anggota DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan anggaran khususnya di kabupaten/kota pada tiap-tiap Dapil yang mereka wakili. Tambahan lainnya adalah bahwa kajian ini harus betul-betul memperhatikan kutipan atau referensi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah penulisan ilmiah. Terkait analisis kualitas Belanja Modal, Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Drs. Helmizar M.E menekankan bahwa analisis tersebut harus mengacu pada pelanggaran atau ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat ditutup kurang lebih pada pukul 15.00 WIB dan disepakati untuk membahas progres penyusunan buku pada rapat yang akan diadakan pekan depan.



← Sebelumnya 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Selanjutnya →