Berita

22 August 2017

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara melakukan Kunjungan dalam rangka pengumpulan data dan informasi mengenai mekanisme pendampingan dan pengelolaan Dana Desa. Pusat Kajian AKN mengunjungi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT RI guna memperoleh informasi tentang fungsi dan pemanfaatan dana desa yang sesuai dengan UU. Adapun Poin-Poin dari hasil pengumpulan data tersebut adalah : 1. Prinsip penggunaan dana desa menurut UU 6 Tahun 2014 adalah Prinsip keadilan, kebutuhan prioritas, tipologi desa. Namun pihak kemendes melalui permendes no 2 tahun 2016 menambahkan prinsip penggunaan dana desa mengikuti prinsip partisipatif, kewenangan desa, swakelola berbasis sumberdaya desa. 2. Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa yang dikenal dengan istilah “Desa Membangun” dan “Membangun Desa”. Desa membangun dimaknai dengan aktivitas pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa, sedangkan membangun desa merupakan aktivitas pembangunan di desayang bersumber dari keuangan di luar Dana Desa seperti Alokasi Dana Desa (ADD), DAK, Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah. 3. Kementerian Desa telah menetapkan Indeks Desa Membangun yang bertujuan untuk memberikan panduan bagi pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan pedesaan kepada pemerintah pusat, daerah dan desa. 4. Hasil penetapan Indeks Desa Membangun adalah berupa kategori desa yang terdiri dari desa sangat tertinggal (desa pra-tama), desa tertinggal (desa pra-madya), desa berkembang (desa madya), desa maju (desa pra-sembada) dan desa mandiri (desa sembada). 5. Unsur penilaian yang terdapat pada IDM meliputi Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yang akan dikeluarkan secara berkala oleh Kementerian desa. Perihal Pendampingan perencanaan dan realisasi dana desa informasi yang diperoleh antara lain: 1. Tenaga pendamping desa secara umum masih mengalami kekurangan baik berdasarkan lokasi, dan kualifikasi 2. Data terakhir (21 Agustus 2017) jumlah tenaga pendamping dari yang dibutuhkan sekitar 40.142 baru terpenuhi sebesar 27.482. Jumlah tersebut dimungkinkan terus menerus berkurang disebabkan perubahan keluar-masuknya tenaga pendamping yang sudah ada 3. Dinamika jumlah tenaga pendamping yang mengalami naik-turun yang lebih banyak disebabkan ketidakseimbangan antara beban kerja dengan tunjangan kesejahteraan 4. Proses rekrutmen tenaga pendamping desa sebelumnya melibatkan banyak pihak diantaranya pihak kementerian desa, kemenkeu, dan kemendagri, begitu juga terlibat pihak asing melalui World Bank sebagai donor.



19 June 2017

Kunjungan PKAKN dalam rangka penyusunan analisis mengenai efektivitas implementasi Akrual Basis di Provinsi Jawa Tengah (Kota Semarang) yang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 15 Juni 2017



12 May 2017

Melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri, dalam rangka penyusunan analisis mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual dan Kinerja LKPD Kota Bandung dengan opini BPK WDP selama 5 tahun berturut-turut, yang akan dilaksanakan tanggal 8 s/d 10 Mei 2017.



01 May 2017

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara yang di pimpin oleh Kepala Pusat (Drs. Helmizar) melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka penyusunan analisis mengenai telaahan hasil temuan BPK terhadap pemeriksaan kinerja BUMD dan efektivitas implementasi Akrual Basis di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan tanggal 25 s/d 28 April 2017



04 April 2017

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara yang di pimpin oleh Kepala Pusat (Drs. Helmizar) melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka penyusunan dan pengembangan analisis mengenai temuan BPK selama 5 tahun berturut-turut dan efektivitas implementasi Akrual Basis di Provinsi Papua, yang dilaksanakan tanggal 27 Maret s/d 31 Maret 2017



← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selanjutnya →