Berita

06 October 2017

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara melakukan kunjungan ke Pemda Kabupaten Bekasi dan Kecamatan Tambun Selatan guna mendapatkan data dan informasi tentang mekanisme pengelolaan Dana Desa yang dilihat dari aspek perencanaan, penyaluran, penatausahaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pengumpulan data serta informasi ini dapat menguatkan kualitas analisis dan kajian sebagai produk PKAKN. Adapun poin-poin yang diperoleh saat melaksanakan pengumpulan data adalah sebagai berikut : Pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang diwakili oleh Sekretaris DPMD beserta jajarannya, memperoleh informasi sebagaiberikut: 1). Adanya kesulitan yang terjadi dilapangan karena masing-masing Kementerian/Lembaga (Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, BPKP) menerbitkan form aplikasi yang harus diisi oleh Kepala Desa, sehingga Kepala Desa harus menginput data hingga berkali-kali untuk satu tahap pencairan/pelaksanaan; 2). Adanya ketakutan aparatur desa karena pengawasan yang luar biasa terhadap Dana Desa, khususnya oleh pihak media dan LSM; 3). Tidak semua Kepala Desa di Kabupaten Bekasi membuka diri terhadap Pendamping. Saat ini di Kabupaten Bekasi tercatat ada 22 Pendamping ditingkat Kecamatan; 4). Kabupaten Bekasi melakukan MOU dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) guna memberikan konsultasi hukum terhadap Kepala Desa untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan Dana Desa; 5). Pihak Inspektorat telah melakukan pemeriksaan terhadap 23 Kecamatan yang dilakukan secara sampling dengan memeriksa 3 Desa untuk setiap Kecamatan. Inspektorat juga mengadakan sesi konseling antara Kepala Desa dengan pejabat Fungsional Inspektorat; 6). Hasil pemeriksaan menemukan banyak terjadi permasalahan pajak (PPh dan PPn) yang belum dibayarkan; 7). Terdapat Desk Desa pada tingkat Provinsi yang menangani masalah-masalah Dana Desa Kabupaten; 8). Pembagian tugas Pendamping (Pemberdayaan Masyarakat dan Infrastruktur) menyulitkan penyusunan RAB, karena Pendamping Pemberdayaan Masyarakat tidak diperbolehkan membentu membutkan RAB terkait infrastruktur, dan sebaliknya; 9). Kabupaten Bekasi mengadakan Sosialisasi setiap sebelum pencairan Dana Desa dengan mengundang seluruh Kepala Desa, BPKP, Kepolisian serta Kejaksaan). Pertemuan dengan para Kepala Desa di Kabupaten Bekasi diterima oleh Camat Tambun Selatan. Adapun data dan informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut: 1). Adanya kendala kapasitas kepala desa dan perangkat desa terkait pengetahuan dalam penyusunan laporan keuangan dan juga dalam hal perpajakan sehingga menyulitkan mereka dalam pelaporan pertanggungjawaban dana desa tersebut; 2). Jumlah pendamping yang terbatas di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa; 3). Ketakutan aparatur desa karena pengawasan yang luar biasa terhadap dana desa; 4). Komposisi pembagian jumlah dana desa yang dirasa kurang tepat jika dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk.



21 September 2017

Pengumpulan data dan Informasi PKAKN terkait Pengawasan Pengelolaan dan Desa ke Satgas Desa



23 August 2017

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara melakukan Kunjungan dalam rangka pengumpulan data dan informasi mengenai mekanisme pendampingan dan pengelolaan Dana Desa. PKAKN mengunjungi BPKP RI guna memperoleh informasi tentang Pendampingan perencanaan dan realisasi dana desa. Adapun Poin-Poin dari hasil pengumpulan data tersebut adalah : 1) Pendampingan juga dilakukan oleh BPKP dalam kaitannya dengan keuangan desa melalui peningkatan kompetensi SDM pemda dan desa, pengembangan Sistem Keuangan Desa (siskeudes), memberikan masukan dan saran pada regulator, monitoring dan evaluasi dana desa, serta bimtek dan konsultasi pengelolaan keuangan desa; 2) Mekanisme pendampingan yang dilakukan adalah dengan dibentuknya Satgas Dana Desa yang terdapat disetiap Kabupaten yang dikelola oleh dinas terkait, serta melibatkan inspektorat daerah; 3) Aplikasi siskeudes memiliki berbagai kelebihan guna melakukan pengawasan internal mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Aplikasi siskeudes juga mampu mengantisipasi adanya perubahan regulasi melalui sistem kontrol dan pembaharuan terpusat; 4) Pendampingan melalui aplikasi siskeudes yang dilakukan BPKP masih dalam tahap sosialisasi sudah mencapai 377 kab/kota (86,87%), tahap bimtek mencapai 339 kab/kota (78,11%), dan tahap implementasi mencapai 35.314 desa (47,11%).; 5) Di tingkat provinsi penggunaan aplikasi siskeudes terdapat 4 provinsi yang telah menerapkan secara penuh aplikasi tersebut yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat; 6) Alokasi Belanja yang bersumber dari Dana Desa diperuntukkan bagi operasional penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa atas dasar kesepakatan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.



23 August 2017

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara melakukan Kunjungan dalam rangka pencarian data dan informasi mengenai mekanisme pendampingan dan pengelolaan Dana Desa. Guna mendapatkan data yang komperhensif, Pusat Kajian AKN mengunjungi Direktorat Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI guna melihat Penatausahaan dan akuntabilitas dari program Dana Desa. Adapun Pointer-pointer dari hasil pengumpulan data tersebut adalah : - Perbedaan model tahapan penyaluran antara anggaran tahun 2015, 2016 dan 2017 a. TA 2015 terbagi dalam 3 termin dengan komposisi penyaluran 40:40:20. b. TA 2016 terbagi dalam 2 termin dengan komposisi penyaluran 60:40 c. TA 2017 terbagi dalam 2 termin dengan komposisi penyaluran 60:40 - Perbedaan persyaratan pencairan ditinjau dari penyaluran, serapan dan output desa a. TA 2015 penyaluran dari pusat ke daerah dan daerah ke desa tanpa melihat persyaratan serapan ataupun kinerja desa. b. TA 2016 dan TA 2017 terdapat persamaan dalam penyaluran didasarkan pada serapan dan kinerja, dimana serapan mencapai 75% dan output yang dihasilkan mencapai 50% dari rencana program desa. Namun yang membedakan nya adalah penyaluran dilakukan yang awalnya dari KPPN Jakarta Dua, yang berubah menjadi KPPN Wilayah - Verifikasi terhadap laporan kinerja berupa serapan anggaran dan ouput program dilakukan oleh dinas Kabupaten dan dilanjutkan oleh KPPN Wilayah. - Sisa dana yang tidak terealisasi di RKUD menjadi pengurang jumlah transfer pada tahap berikutnya yang akan dilakukan oleh RKUN (KPPN Wilayah).



22 August 2017

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara melakukan Kunjungan dalam rangka pengumpulan data dan informasi mengenai mekanisme pendampingan dan pengelolaan Dana Desa. Pusat Kajian AKN mengunjungi BPK RI guna melihat akuntabilitas dari program Dana Desa. BPK RI melalui Kepala Auditorat, Pengendali Mutu dan Pengendali Teknis memaparkan dan memberikan informasi seputar Dana Desa. Adapun Poin-Poin dari hasil pengumpulan data tersebut adalah : 1. Desa belum menjadi entitas sebagai mandatori yang akan diaudit oleh BPK 2. Standar pemeriksaan sedang dalam perumusan oleh KSAP sehingga penyaluran dana desa Tahun 2015 sampai dengan 2017 belum dapat dilakukan Audit khusus melainkan pemeriksaan akan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap K/L terkait dan LK Kab/Kota. 3. Meskipun demikian BPK khusus Wilayah AKN 6 telah melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa terhadap LK di beberapa Kabupaten/Kota yaitu Kab Jepara, Kab Gerobogan, Kab Temanggung, dan Kab Brebes.



← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selanjutnya →