Berita

05 February 2018

Diskusi dibuka oleh Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Bapak Drs. Helmizar. Beliau menerangkan dan menjelsakan bahwa, PKAKN saat ini akan merampungkan 3 (tiga) buah judul buku yang diantara membahas tentang Transfer pusat ke daerah, Dana Desa dan Belanja Modal. Untuk edisi pertama, PKAKN memilih 3 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Adapun hasil-hasil yang didapat dari diskusi ini antara lain: • Dasar Hukum tentang kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terbaru adalah PMK 50/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. • Pada tahun 2016 ada perubahan kebijakan Dana Alokasi Khusus yang merubah postur DAK menjadi Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik) • Arah kebijakan DAK Fisik tahun 2018 bertujuan untuk mempermudah daerah dalam rangka mengusulkan program yang terkait dengan DAK dengan menggunakan Proposal Based melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementrian Keuangan. • Diperlukan pendampingan bagi pemerintah daerah dalam rangka mengusulkan program yang masuk di dalam proposal DAK agar dapat menjadi program DAK yang berkelanjutan di masa yang akan datang. • Dibutuhkan tim yang solid dan fokus untuk membuat program yang terkait dengan DAK. • Permaslahan utama DAK adalah belum optimalnya pemanfaatan hasil monev untuk penguatan data teknis dan akuntabilitas terkait dengan pelaksanaan DAK. • UU tentang pemerintah daerah sudah dua kali diamandemen sedangkan UU tentang Dana Perimbangan baru satu kali, hal ini menjadikan UU pemerintah daerah sudah lebih berkembang dibanding dengan UU Dana perimbangan. • Perlu perhatian dari DPR untuk merevisi dan mengamandemen UU tentang Dana Perimbangan (UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). • Tingkat ketergantungan APBD terhadap dana trasnfer masih cukup tinggi (60%-70%) • Ketergantungan daerah terhadap dana Transfer Pusat seharusnya berkurang apabila DAK digunakan dengan baik sesuai peruntukan programnya,. • Di DPR perlu ada perbaikan terkait pembahasan transfer ke daerah, yang pembahasannya harus dilakukan di rapat komisi. • Kebijakan tentang Dana Desa mengalami reformulasi alokasinya, sebelumnya tidak ada alokasi afiramasi, Alokasi Dana Desa tidak dibagi merata namun memperhatikan variabel-variabel lain (Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah, dan Indeks Kemahalan Konstruksi) • Hasil Penelitian harus bisa dimaksimalkan agar dapat menghasilkan perspektif baru dalam melihat permasalahan di dalam DAK. • Hasil Penelitian dibuat secara ringkas agar pembaca dapat memahami isi secara mudah.



31 January 2018

Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. Dalam pembukaannya beliau mengarahkan agar Website PKAKN dapat lebih menarik, informatif dan mudah diakses oleh khalayak umum. Kapus AKN juga berharap agar konten website PKAKN terus di update setiap harinya. Kemudian acara dilanjutkan dengan Pelatihan Updating Website PKAKN bagi Staf, Analis APBN dan Analis Non Fungsional oleh BDTI.



30 January 2018

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara mengadakan Workhop dan Diskusi seputar Penulisan Ilmiah dan Pendalaman Analisis mengenai Dana Desa, Transfer Pusat ke Daerah dan Belanja Modal. Acara berlangsung tanggal 25-27 Januari 2018 di Griya Sabha Kopo Jawa Barat.



17 January 2018

Rapat dibuka oleh Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Bapak Helmizar yang mengingatkan pentingnya Badan Keahlian fokus pada tugas keahlian. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian oleh Ibu Kiki terkait adanya perubahan mengenai bentuk tulisan yang akan diarahkan menjadi bentuk buku. Diskusi dilanjutkan dengan pemaparan oleh Tim Jawa Timur. Pemaparan terkait perubahan format memasukkan infografis ke dalam tulisan bahwasanya infografis itu digunakan untuk memudahkan pemahaman narasi. Kehadiran UU tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dimaknai sebagai landasan bagi daerah untuk membangun daerahnya secara mandiri dengan lebih mengandalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki/ desentralisasi fiskal. Tulisan ini juga memaparkan mengenai maksud dan tujuan kajian, dimana dijelaskan dalam infografis bahwa kehadiran UU MD3 ( UU No. 17 Tahun 2014) menjelaskan bahwa DPR juga memiliki tugas terkait transfer pusat khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain maksud dan tujuan penulisan, kajian ini juga dibatasi pada pada analisis yang bersumber dari LHP BPK RI Tahun 2014-2016, fokus pada aspek akuntabilitas, dan berfokus pad LKPD se Jawa Timur. Berdasarkan data realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat untuk kab/kota se provinsi dari urutan lima besar selama tiga tahun anggaran sejak 2014 sampai dengan 2016, diketahui bahwa kab/kota se Provinsi Jawa Timur menerima dana transfer pusat terbanyak, baik dilihat dari inilai per tahunnya maupun dilihat dari nilai total selama tiga tahun. Begitu juga apabila dilihat secara khusus perolehan dana DAK fisik tahun anggaran 2016, maka kab/kota se Jawa Timur merupakan provinsi ketiga dari lima provinsi terbesar untuk total kab/kota di Indonesia. Kajian kemudian fokus ke masing masing kabupaten/kota. Masukan dalam penelitian ini adalah untuk memperhatikan sumber dari setiap grafik dan tabel. Kemudian Daftar pustaka dan mengefisienkan lampiran agar bisa dimasukkan ke dalam pembahasan.



16 January 2018

Selasa 16 Januari 2018, Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara memimpin Rapat kerja bersama para Analis APBN dan Analis Non Fungsional di Unit kerja PKAKN. Rapat ini menindaklanjuti hasil rapat-rapat sebelumnya tentang persiapan dan penyusunan buku Analisis Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD berbasis Dapil, Khususnya Dapil Jawa Tengah. Adapun hasil rapat kerja adalah sebagai berikut: 1) Menentukan Judul Buku yang baru yaitu “ Analisis Dana Desa pada Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah”. 2) Dapil tidak perlu disebutkan dalam setiap penjelasan analisis, hanya cukup menampilkan entitas pemeriksaan BPK Kabupaten Kota Prov. Jawa Tengah. 3) Entitas Kabupaten di Jawa Tengah yang tidak ada temuan Dana Desanya hanya di gambarkan bagaimana perkembangan dan deskripsi Dana Desanya. 4) Menjadi catatan penting, menambahkan kesimpulan dan membenarkan typo atau tulisan yang keliru.



← Sebelumnya 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Selanjutnya →