Berita

09 January 2018

Rapat dibuka oleh Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Drs. Helmizar ME. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari Ketua Tim Dapil Jabar Sukmalalana, S.E., S.S., M.A.P. tentang outline atau latar belakang serta poin penting tentang analisis Belanja Modal di Daerah Pemilihan Jawa Barat. Dalam pemaparannya dijelskan bahwa belanja Modal diyakini sebagai belanja yang berkualitas untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi masyarakat di kabupaten/kota. Proporsi minimal Belanja Modal kabupaten/kota adalah 30% dari total Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2014-2019. Sejak dimulainya era desentralisasi dengan diundangkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, daerah mempunyai kewenangan untuk membiayai program pembangunan dalam hal ini Belanja Modal menggunakan bantuan keuangan dari pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus. Semakin besar DAK yang digelontorkan ke daerah maka diharapkan akan semakin besar pula Belanja Modal pemerintah daerah. Disamping itu, belanja tersebut juga harus dipertanggungjawabkan dengan baik agar tidak menjadi temuan oleh BPK. Hal tersebut melatarbelakangi kajian atau analisis tentang Belanja Modal baik dalam aspek kuantitas dan kualitas. Kuantitas dapat dilihat dari proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah serta tren antara realisasi DAK dengan Belanja Modal. Sedangkan untuk kualitas mengacu pada ada tidaknya temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Data kajian ini bersumber dari Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015-2017 pada LKPD. Objek kajian yang dipilih adalah kabupaten/kota di Jawa Barat hal ini dilatarbelakangi dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan bahwa banyak kabupaten/kota di Jawa Barat yang mempunyai ketergantungan tinggi terhadap bantuan keuangan pemerintah pusat. Dengan ketrgantunga yang tinggi tersebut, apakah bantuan dalam bentuk DAK telah selaras dengan realisasi Belanja Modalnya atau tidak. Selain itu, sebagai bagian dari provinsi strategis penyangga ibukota Jakarta, tentu menarik dilihat bagaimana capaian Belanja Modalnya apakah sudah mencapai ketentuan 30% dalam RPJMN dan bagaimana kualitas pertangungjawabannya. Kajian ini disusun dalam bentuk infografis singkat dan padat pada masing-masing Kabupaten/Kota dan analisis singkat tentang Belanja Modal di Dapil dalam bentuk narasi. Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Drs. Helmizar M.E. menyetujui format kajian tersebut namun menambahkan catatan penting yaitu bahwa perlu ada penjelasan mengapa kajian ini disusun dalam pengelompokan kabupaten/kota dalam kategori Daerah Pemilihan (Dapil). Hal tersebut penting dilakukan karena BPK tidak pernah mengeluarkan LHP dalam bentuk Dapil sehingga diharapkan tidak ada miss communication dengan BPK selaku pihak yang mengeluarkan LHP tersebut. Selain itu, perlu ada penjelasan bahwa Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara adalah supporting system bagi Anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggaran sebagaimana diatur dalam UU No.17 Tahun 2014. Disusunnya kajian dalam format Dapil ini bertujuan untuk memudahkan Anggota DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan anggaran khususnya di kabupaten/kota pada tiap-tiap Dapil yang mereka wakili. Tambahan lainnya adalah bahwa kajian ini harus betul-betul memperhatikan kutipan atau referensi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah penulisan ilmiah. Terkait analisis kualitas Belanja Modal, Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Drs. Helmizar M.E menekankan bahwa analisis tersebut harus mengacu pada pelanggaran atau ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat ditutup kurang lebih pada pukul 15.00 WIB dan disepakati untuk membahas progres penyusunan buku pada rapat yang akan diadakan pekan depan.



09 January 2018

Selasa 9 Januari 2018, Para Analis APBN dan Analis Non Fungsional yang tergabung dalam Tim kerja dapil Jawa Barat, mengadakan rapat untuk pendalaman materi mengenai TELAAHAN & ANALISIS HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014-2016 KAB/KOTA SE-JAWA BARAT. Rapat kerja yang dipimpin oleh Sukmalalana ini memperdalam isi materi serta kajian dan analisa seputar Dapil yang ada di Jawa Barat.



03 January 2018

Kepala Pusat Kajian AKN bersama dengan Analis APBN dan Analis Non Fungsional mengadaakn rapat koordinasi membahas materi serta isi tentang buku hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (berbasi Dapil per Provinsi) : Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.



09 November 2017

PKAKN yang dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Drs Helmizar melaksanakan rapat koordinasi rutin. Rapat kali ini membahas tentang persiapan penyusunan kajian dan buku mengenai Transfer daerah dan Dana Desa. Kepala Pusat memberikan arahan dan masukan tentang metode penulisan dan penyajian informasi yang baik kepada para Analis APBN di Pusat Kajian AKN.



27 October 2017

Pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR-RI menerima kedatangan tamu dari Sub Direktorat Harmonisasi Penganggaran Remunerasi (Subdit HPR) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Rombongan Subdit HPR ini dipimpin oleh Bapak Satya Susanto. Maksud kedatangan Subdit HPR ini adalah dalam rangka melakukan Job Assesment pada Jabatan Fungsional Analis APBN mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB No.39 Tahun 2014. Kedatangan rombongan Subdit HPR ini disambut oleh Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Bapak Drs.Helmizar.,M.E. , Kepala Pusat Kajian Anggaran Bapak Asep Syaefulloh dan perwakilan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Bapak Koko Surya Darma. Turut pula mendampingi para Analis APBN Ahli Muda yaitu Bapak Sukmalalana, Ibu Kiki Zakiah dan Bapak Slamet Widodo. Tujuan dari Job Assesment ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada jabatan Analis APBN, pembagian beban kerja serta output yang dihasilkan dari jabatan tersebut. Hasil dari Job Assesment ini akan menjadi kertas kerja kemudian akan dikaji oleh Kemenpan RB untuk dibuatkan Rancangan Peraturan Presiden. Setelah itu, rancangan tersebut akan diberikan ke Kementerian Hukum dan Ham untuk diharmonisasi. Selanjutnya, hasil harmonisasi dikembalikan ke Kementerian PAN RB untuk kemudian dilakukan check and balances bersama-sama Kementerian Sekretariat Negara. Hasil check and balances akan menjadi “Kertas Jeruk” yang menunggu pengesahan dari Presiden sebelum diserahkan ke Kementerian/Lembaga terkait. Dengan adanya Job Assesment ini, maka diharapkan akan diperoleh gambaran yang komprehensif menggenai beban kerja serta insentif atau tunjangan yang memadai bagi para Analis APBN dengan memperhatikan kondisi fiskal negara. Proses Job Assesment dilaksanakan dengan konsep Interview dengan pewawancara Bapak Satya Susanto dan pemateri para Analis APBN Ahli Muda. Dari hasil diskusi tersebut, diperoleh saran dan masukan menggenai pembagian beban kerja yang spesifik pada tiap jenjang kepangkatan Analis APBN dari tingkat Pertama, Muda , Madya hingga Utama agar kewajiban dan wewenang pada tiap jenjang jelas dan tidak tumpang tindih. Untuk itulah, Subdit HPR mewacanakan perlunya revisi pada Peraturan Menteri PAN-RB No.39 Tahun 2014 terutama pada pasal yang mengatur tugas pokok, standar kompetensi dan penilaian kinerja Analis APBN di tiap jenjang yang belum diatur secara spesifik pada peraturan tersebut. Di akhir diskusi, Subdit HPR mengapresiasi atas output yang sudah dihasilkan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR-RI. Selain itu, Subdit HPR akan berkoordinasi dengan lebih intensif menggenai rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan kualitas jabatan serta tunjangan yang memadai bagi Analis APBN khususnya di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR-RI (Admin).



← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selanjutnya →