Berita

04 April 2018

Rapat Persiapan Penyusunan Buku Ringkasan dan Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2017 atas Laporan Keuangan, Kinerja, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan BUMN.



27 March 2018

Rapat penyusunan Kajian ini dibuka oleh Kepala Pusat Kajian KAKN. Kajian ini membahas masalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Hasil Pemeriksaan BPK RI di Provinsi Kalimantan Utara dan Gorontalo, dimana didalamnya terdapat summary kabupaten/kota tersebut yang diantaranya mengenai profil, pendapatan daerah, transfer pemerintah pusat, belanja daerah, pembiayaan, SILPA, Neraca, Opini BPK, temuan BPK dan tindak lanjut temuan.



26 March 2018

Rapat penyusunan Kajian ini dipimpin oleh Kepala Pusat KAKN. Rapat ini membahas tentang persiapan penyusunan kajian mengenai hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah pada Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Selatan. Rapat ini dimulai dengan pemaparan isi dan outline dari buku kajian tentang Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Selatan yang akan dibuat. Analis menjelaskan perihal informasi apa saja yang akan diangkat dan ditampilkan dalam buku tersebut. Buku yang akan disusun ini membagi atas dua sajian informasi, yaitu berupa infografis dan penjelasan.



08 March 2018

Pusat Akuntabilitas Keuangan Negara melakukan kunjungan ke BPK dan BPKP Perwakilan Prov Jawa Tengah dalam rangka pengumpulan data dan informasi terkait Dana Transfer Pusat khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa.



05 March 2018

Rapat dibuka oleh Kepala Pusat Kajian AKN Drs. Helmizar. Rapat kali ini membahas tentang Format penyajian dan substansi atas kajian/analisis, telaahan dan referensi terhadap hasil pemeriksaan BPK, serta tindaklanjut hasil temuan BPK RI pada mitra kerja komisi VIII DPR RI. Ringkasan Diskusi 1. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi telaahan dan kajian hasil pemeriksaan BPK RI yang telah dihasilkan oleh PKAKN, karena sangat membantu Anggota Dewan dalam menindaklajuti hasil pemeriksaan BPK atas kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR RI. Namun, ada beberapa catatan khusus yang menjadi saran dan masukan bagi PKAKN, antara lain: a. Perlu memuat informasi terhadap temuan yang berulang, misalnya dengan memberi italic, bold dan underline terhadap temuan tersebut. b. Memuat informasi terkait temuan yang sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga c. Untuk Anggota Dewan sebaiknya disajikan lebih ringkas dan hanya memuat point-point yang krusial. 2. Kementerian Agama dan Kementerian Sosial merupakan kementerian yang paling sering dibahas di Komisi VII, karena kedua kementerian tersebut merupakan penerima anggaran terbesar K/L (masuk dalam 10 besar sebagai K/L dengan anggaran APBN terbesar) dan memiliki banyak issue menarik. 3. Komisi VIII DPR RI menjadwalkan pembahasan tindak lanjut temuan BPK RI dengan mitra kerjanya, namun tidak dijadwalkan secara khusus melainkan dibarengkan dengan pembahasan topik lainnya, seperti pembahasan anggaran. 4. TA Komisi VIII menyarankan agar kedepan BPK lebih memperbanyak audit kinerja atas suatu program dan sebaiknya BPK mengaudit tidak berdasarkan sample, karena hasil pemeriksaan tidak dapat digeneralisasi sama. 5. Ada beberapa Hot Issue di Komisi VIII DPR RI yang dapat dijadikan kajian oleh PKAKN, seperti: SBSN (Asrama Haji, KUA, Madrasah, dan Perguruan tinggi) dan Program Keluarga Harapan dan Beras Sejahtera (RASTRA) di Kementerian Sosial.



← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →