Berita

05 March 2018

Rapat dibuka oleh Kepala Pusat Kajian AKN Drs. Helmizar. Rapat kali ini membahas tentang Format penyajian dan substansi atas kajian/analisis, telaahan dan referensi terhadap hasil pemeriksaan BPK, serta tindaklanjut hasil temuan BPK RI pada mitra kerja komisi VIII DPR RI. Ringkasan Diskusi 1. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi telaahan dan kajian hasil pemeriksaan BPK RI yang telah dihasilkan oleh PKAKN, karena sangat membantu Anggota Dewan dalam menindaklajuti hasil pemeriksaan BPK atas kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR RI. Namun, ada beberapa catatan khusus yang menjadi saran dan masukan bagi PKAKN, antara lain: a. Perlu memuat informasi terhadap temuan yang berulang, misalnya dengan memberi italic, bold dan underline terhadap temuan tersebut. b. Memuat informasi terkait temuan yang sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga c. Untuk Anggota Dewan sebaiknya disajikan lebih ringkas dan hanya memuat point-point yang krusial. 2. Kementerian Agama dan Kementerian Sosial merupakan kementerian yang paling sering dibahas di Komisi VII, karena kedua kementerian tersebut merupakan penerima anggaran terbesar K/L (masuk dalam 10 besar sebagai K/L dengan anggaran APBN terbesar) dan memiliki banyak issue menarik. 3. Komisi VIII DPR RI menjadwalkan pembahasan tindak lanjut temuan BPK RI dengan mitra kerjanya, namun tidak dijadwalkan secara khusus melainkan dibarengkan dengan pembahasan topik lainnya, seperti pembahasan anggaran. 4. TA Komisi VIII menyarankan agar kedepan BPK lebih memperbanyak audit kinerja atas suatu program dan sebaiknya BPK mengaudit tidak berdasarkan sample, karena hasil pemeriksaan tidak dapat digeneralisasi sama. 5. Ada beberapa Hot Issue di Komisi VIII DPR RI yang dapat dijadikan kajian oleh PKAKN, seperti: SBSN (Asrama Haji, KUA, Madrasah, dan Perguruan tinggi) dan Program Keluarga Harapan dan Beras Sejahtera (RASTRA) di Kementerian Sosial.



01 March 2018

Pusat Akuntabilitas Keuangan Negara melakukan kunjungan ke BPK dan BPKP Perwakilan Prov Jawa Timur dalam rangka pengumpulan data dan informasi terkait Dana Transfer Pusat khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa.



23 February 2018

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara mengadakan Konsinyering di Griya Sabha Kopo pada tanggal 21 s.d 23 Februari 2018. Rapat dibuka oleh Kepala Pusat Kajian AKN Drs. Helmizar dan dilanjutkan oleh Bapak Sukmalalana Selaku Moderator. Rapat kali ini membahas tentang Finalisasi Kajian DAK, Belanja Modal dan Temuan Audit Prov. Sumut Dari hasil rapat ini menyimpulkan bahwa : - Kajian ini adalah hasil mengkaji - Produk dari buku ini adalah mendekati buku kajian sehingga tidak adanya misleading dari arti “kajian” itu sendiri. buku yang hanya memasukan data, khawatirnya tidak bisa disebut dengan kajian - Alur kajian harus ada satu perkara, kajian ini harapannya harus ada solving (permasalahan utama), harus adanya perumusan masalah untuk memperkecil scoope permasalahan utama. Perumusahan masalah untuk tidak diabaikan, perumusan masalah ini untuk menyelesaikan permasalahan utama. Permasalahan utama yang cukup signifikan penting untung menopang permasalahan utama - Harus adanya metodelogi sebagai kelengkapan ilmiah untuk melakukan pembahasan, meliputi Objek & Sampel, Batasan Masalah, dan Metode Pembahasan - Pembahasan dan analisis harus bisa menjawab tujuan penelitian - Dari kesimpulan, pembaca kajian bisa memahami dalam waktu singkat isi kajian, isi kesimpulan bisa berisi kab yang terbaik, terburuk, tertinggi dan terendah. Jika terbaik bisa dijadikan role model, jika terburuk bisa dicari solusinya. - Dengan adanya metodelogi penelitian, kajian sudah bisa dikatakan penelitian ilmiah Adapun beberapa saran dan masukan untuk PKAKN yaitu - Penambahan permasalahan yang tadinya ada 3 permasalahan utama, menjadi 4 dengan penambahan gambaran umum opini dan temuan LKPD - Definisi signifikan dalam akuntansi adalah materialitas. Dalam infografis hanya penjelasan growth saja, khawatirnya menjadi sesuatu hal yang bombastis - Penambahan kesimpulan, yaitu dengan isi tren proporsi belanja modal tertinggi dan terendah. - Untuk tren DAK dan Belanja Modal berisi dengan yang paling signifikan dan linear di Kab/kota - Kesimpulan dalam bentuk maping, dengan pendekatan cluster dan ranking dipetakan menurut pokok permasalahan dalam temuan yang diporsentasikan pertahun. Cluster dan ranking untuk dibuat dari temuan yang berulang - Untuk mencari tema kajian baru, perlu adanya pencarian permasalahan dari LHP terkait.



15 February 2018

Rapat kali ini membahas tentang Format penyajian buku Kajian Belanja Modal Sumatera Utara. Adapun hasil dari rapat ini yaitu: •Menentukan format buku. •Menentukan desain infografis agar lebih informatif dan mudah dipahami. •Memutuskan bahwa buku ini fokus pada temuan BPK khususnya Belanja Modal. •Pembahasan yang ringkas lebih diutamakan dalam penyajian buku ini.



12 February 2018

Rapat dibuka oleh Kepala Pusat Kajian AKN Drs. Helmizar. Rapat kali ini membahas tentang Format penyajian dan substansi atas kajian/analisis, telaahan dan referensi terhadap hasil pemeriksaan BPK, serta tindaklanjut hasil temuan BPK RI pada mitra kerja komisi II DPR RI. Ringkasan: 1. Tenaga Ahli Komisi II DPR RI sangat mengapresiasi telaahan dan kajian hasil pemeriksaan BPK RI yang telah dihasilkan oleh PKAKN, karena sangat membantu Anggota Dewan dalam menindaklajuti hasil pemeriksaan BPK atas kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi II DPR RI. 2. Menurut Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, tampilan fisik telaahan dan kajian hasil pemeriksaan BPK RI yang telah dihasilkan oleh PKAKN lebih simple dan eye-catching dibandingkan yang terdahulu. Sedangkan, secara substansi telaahan dan kajian hasil pemeriksaan BPK RI yang telah dihasilkan oleh PKAKN telah memuat informasi penting yang dibutuhkan Anggota Dewan. 3. Tenaga Ahli Komisi II DPR RI menyarankan beberapa hal berikut: - Hasil ringkasan/telaahan/kajian atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI sebaiknya dibuat dalam bentuk matriks; - Menampilkan perkembangan opini BPK dalam 3 (tiga) tahun anggaran; - Temuan berulang ditampilkan dalam ringkasan – berdasarkan opini yang diperoleh; - Ditambahkan indeks agar memudahkan pembaca dalam memahami singkatan dan akronim. - Untuk yang akan datang, sebaiknya diadakan diskusi dengan mengundang juga Tenaga Ahli Anggota untuk mengetahui secara umum selera Anggota Dewan terhadap suatu telaahan/kajian/analisis. - Perlu menampilkan alert note yang dapat dijadikan referensi bagi Anggota Dewan.



← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selanjutnya →