Berita

23 Februari 2018

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara mengadakan Konsinyering di Griya Sabha Kopo pada tanggal 21 s.d 23 Februari 2018. Rapat dibuka oleh Kepala Pusat Kajian AKN Drs. Helmizar dan dilanjutkan oleh Bapak Sukmalalana Selaku Moderator. Rapat kali ini membahas tentang Finalisasi Kajian DAK, Belanja Modal dan Temuan Audit Prov. Sumut Dari hasil rapat ini menyimpulkan bahwa : - Kajian ini adalah hasil mengkaji - Produk dari buku ini adalah mendekati buku kajian sehingga tidak adanya misleading dari arti “kajian” itu sendiri. buku yang hanya memasukan data, khawatirnya tidak bisa disebut dengan kajian - Alur kajian harus ada satu perkara, kajian ini harapannya harus ada solving (permasalahan utama), harus adanya perumusan masalah untuk memperkecil scoope permasalahan utama. Perumusahan masalah untuk tidak diabaikan, perumusan masalah ini untuk menyelesaikan permasalahan utama. Permasalahan utama yang cukup signifikan penting untung menopang permasalahan utama - Harus adanya metodelogi sebagai kelengkapan ilmiah untuk melakukan pembahasan, meliputi Objek & Sampel, Batasan Masalah, dan Metode Pembahasan - Pembahasan dan analisis harus bisa menjawab tujuan penelitian - Dari kesimpulan, pembaca kajian bisa memahami dalam waktu singkat isi kajian, isi kesimpulan bisa berisi kab yang terbaik, terburuk, tertinggi dan terendah. Jika terbaik bisa dijadikan role model, jika terburuk bisa dicari solusinya. - Dengan adanya metodelogi penelitian, kajian sudah bisa dikatakan penelitian ilmiah Adapun beberapa saran dan masukan untuk PKAKN yaitu - Penambahan permasalahan yang tadinya ada 3 permasalahan utama, menjadi 4 dengan penambahan gambaran umum opini dan temuan LKPD - Definisi signifikan dalam akuntansi adalah materialitas. Dalam infografis hanya penjelasan growth saja, khawatirnya menjadi sesuatu hal yang bombastis - Penambahan kesimpulan, yaitu dengan isi tren proporsi belanja modal tertinggi dan terendah. - Untuk tren DAK dan Belanja Modal berisi dengan yang paling signifikan dan linear di Kab/kota - Kesimpulan dalam bentuk maping, dengan pendekatan cluster dan ranking dipetakan menurut pokok permasalahan dalam temuan yang diporsentasikan pertahun. Cluster dan ranking untuk dibuat dari temuan yang berulang - Untuk mencari tema kajian baru, perlu adanya pencarian permasalahan dari LHP terkait.



15 Februari 2018

Rapat kali ini membahas tentang Format penyajian buku Kajian Belanja Modal Sumatera Utara. Adapun hasil dari rapat ini yaitu: •Menentukan format buku. •Menentukan desain infografis agar lebih informatif dan mudah dipahami. •Memutuskan bahwa buku ini fokus pada temuan BPK khususnya Belanja Modal. •Pembahasan yang ringkas lebih diutamakan dalam penyajian buku ini.



12 Februari 2018

Rapat dibuka oleh Kepala Pusat Kajian AKN Drs. Helmizar. Rapat kali ini membahas tentang Format penyajian dan substansi atas kajian/analisis, telaahan dan referensi terhadap hasil pemeriksaan BPK, serta tindaklanjut hasil temuan BPK RI pada mitra kerja komisi II DPR RI. Ringkasan: 1. Tenaga Ahli Komisi II DPR RI sangat mengapresiasi telaahan dan kajian hasil pemeriksaan BPK RI yang telah dihasilkan oleh PKAKN, karena sangat membantu Anggota Dewan dalam menindaklajuti hasil pemeriksaan BPK atas kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi II DPR RI. 2. Menurut Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, tampilan fisik telaahan dan kajian hasil pemeriksaan BPK RI yang telah dihasilkan oleh PKAKN lebih simple dan eye-catching dibandingkan yang terdahulu. Sedangkan, secara substansi telaahan dan kajian hasil pemeriksaan BPK RI yang telah dihasilkan oleh PKAKN telah memuat informasi penting yang dibutuhkan Anggota Dewan. 3. Tenaga Ahli Komisi II DPR RI menyarankan beberapa hal berikut: - Hasil ringkasan/telaahan/kajian atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI sebaiknya dibuat dalam bentuk matriks; - Menampilkan perkembangan opini BPK dalam 3 (tiga) tahun anggaran; - Temuan berulang ditampilkan dalam ringkasan – berdasarkan opini yang diperoleh; - Ditambahkan indeks agar memudahkan pembaca dalam memahami singkatan dan akronim. - Untuk yang akan datang, sebaiknya diadakan diskusi dengan mengundang juga Tenaga Ahli Anggota untuk mengetahui secara umum selera Anggota Dewan terhadap suatu telaahan/kajian/analisis. - Perlu menampilkan alert note yang dapat dijadikan referensi bagi Anggota Dewan.



06 Februari 2018

Rapat dibuka oleh Kepala Pusat Kajian AKN Drs. Helmizar. Rapat kali ini membahas tentang Format penyajian dan substansi atas kajian/analisis, telaahan dan referensi terhadap hasil pemeriksaan BPK, serta tindaklanjut hasil temuan BPK RI pada mitra kerja komisi XI DPR RI. Dari hasil rapat ini menyimpulkan bahwa : • Anggota Komisi XI belum pernah melakukan tindaklanjut atas temuan BPK. • Isu yang dapat diangkat/dibahas oleh PKAKN selaku pusat kajian yaitu AJB BUMIPUTERA dan BPDP-KS. Dan menyimpulkan beberapa saran untuk PKAKN yaitu : • Lebih informatif dalam menyajikan Informasi terkait hasil Kajian yang akan disajikan didalam infografis. • Membuat Indeks dan Glosarium terkait istilah-istilah Akuntansi dan Audit. • Melakukan perbaikan terkait hasil buku yang disajikan kedepannya.



05 Februari 2018

Diskusi dibuka oleh Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Bapak Drs. Helmizar. Beliau menerangkan dan menjelsakan bahwa, PKAKN saat ini akan merampungkan 3 (tiga) buah judul buku yang diantara membahas tentang Transfer pusat ke daerah, Dana Desa dan Belanja Modal. Untuk edisi pertama, PKAKN memilih 3 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Adapun hasil-hasil yang didapat dari diskusi ini antara lain: • Dasar Hukum tentang kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terbaru adalah PMK 50/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. • Pada tahun 2016 ada perubahan kebijakan Dana Alokasi Khusus yang merubah postur DAK menjadi Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik) • Arah kebijakan DAK Fisik tahun 2018 bertujuan untuk mempermudah daerah dalam rangka mengusulkan program yang terkait dengan DAK dengan menggunakan Proposal Based melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementrian Keuangan. • Diperlukan pendampingan bagi pemerintah daerah dalam rangka mengusulkan program yang masuk di dalam proposal DAK agar dapat menjadi program DAK yang berkelanjutan di masa yang akan datang. • Dibutuhkan tim yang solid dan fokus untuk membuat program yang terkait dengan DAK. • Permaslahan utama DAK adalah belum optimalnya pemanfaatan hasil monev untuk penguatan data teknis dan akuntabilitas terkait dengan pelaksanaan DAK. • UU tentang pemerintah daerah sudah dua kali diamandemen sedangkan UU tentang Dana Perimbangan baru satu kali, hal ini menjadikan UU pemerintah daerah sudah lebih berkembang dibanding dengan UU Dana perimbangan. • Perlu perhatian dari DPR untuk merevisi dan mengamandemen UU tentang Dana Perimbangan (UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). • Tingkat ketergantungan APBD terhadap dana trasnfer masih cukup tinggi (60%-70%) • Ketergantungan daerah terhadap dana Transfer Pusat seharusnya berkurang apabila DAK digunakan dengan baik sesuai peruntukan programnya,. • Di DPR perlu ada perbaikan terkait pembahasan transfer ke daerah, yang pembahasannya harus dilakukan di rapat komisi. • Kebijakan tentang Dana Desa mengalami reformulasi alokasinya, sebelumnya tidak ada alokasi afiramasi, Alokasi Dana Desa tidak dibagi merata namun memperhatikan variabel-variabel lain (Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah, dan Indeks Kemahalan Konstruksi) • Hasil Penelitian harus bisa dimaksimalkan agar dapat menghasilkan perspektif baru dalam melihat permasalahan di dalam DAK. • Hasil Penelitian dibuat secara ringkas agar pembaca dapat memahami isi secara mudah.



← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya →