Berita

09-11-2017

PKAKN yang dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Drs Helmizar melaksanakan rapat koordinasi rutin. Rapat kali ini membahas tentang persiapan penyusunan kajian dan buku mengenai Transfer daerah dan Dana Desa. Kepala Pusat memberikan arahan dan masukan tentang metode penulisan dan penyajian informasi yang baik kepada para Analis APBN di Pusat Kajian AKN.



27-10-2017

Pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR-RI menerima kedatangan tamu dari Sub Direktorat Harmonisasi Penganggaran Remunerasi (Subdit HPR) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Rombongan Subdit HPR ini dipimpin oleh Bapak Satya Susanto. Maksud kedatangan Subdit HPR ini adalah dalam rangka melakukan Job Assesment pada Jabatan Fungsional Analis APBN mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB No.39 Tahun 2014. Kedatangan rombongan Subdit HPR ini disambut oleh Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Bapak Drs.Helmizar.,M.E. , Kepala Pusat Kajian Anggaran Bapak Asep Syaefulloh dan perwakilan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Bapak Koko Surya Darma. Turut pula mendampingi para Analis APBN Ahli Muda yaitu Bapak Sukmalalana, Ibu Kiki Zakiah dan Bapak Slamet Widodo. Tujuan dari Job Assesment ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada jabatan Analis APBN, pembagian beban kerja serta output yang dihasilkan dari jabatan tersebut. Hasil dari Job Assesment ini akan menjadi kertas kerja kemudian akan dikaji oleh Kemenpan RB untuk dibuatkan Rancangan Peraturan Presiden. Setelah itu, rancangan tersebut akan diberikan ke Kementerian Hukum dan Ham untuk diharmonisasi. Selanjutnya, hasil harmonisasi dikembalikan ke Kementerian PAN RB untuk kemudian dilakukan check and balances bersama-sama Kementerian Sekretariat Negara. Hasil check and balances akan menjadi “Kertas Jeruk” yang menunggu pengesahan dari Presiden sebelum diserahkan ke Kementerian/Lembaga terkait. Dengan adanya Job Assesment ini, maka diharapkan akan diperoleh gambaran yang komprehensif menggenai beban kerja serta insentif atau tunjangan yang memadai bagi para Analis APBN dengan memperhatikan kondisi fiskal negara. Proses Job Assesment dilaksanakan dengan konsep Interview dengan pewawancara Bapak Satya Susanto dan pemateri para Analis APBN Ahli Muda. Dari hasil diskusi tersebut, diperoleh saran dan masukan menggenai pembagian beban kerja yang spesifik pada tiap jenjang kepangkatan Analis APBN dari tingkat Pertama, Muda , Madya hingga Utama agar kewajiban dan wewenang pada tiap jenjang jelas dan tidak tumpang tindih. Untuk itulah, Subdit HPR mewacanakan perlunya revisi pada Peraturan Menteri PAN-RB No.39 Tahun 2014 terutama pada pasal yang mengatur tugas pokok, standar kompetensi dan penilaian kinerja Analis APBN di tiap jenjang yang belum diatur secara spesifik pada peraturan tersebut. Di akhir diskusi, Subdit HPR mengapresiasi atas output yang sudah dihasilkan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR-RI. Selain itu, Subdit HPR akan berkoordinasi dengan lebih intensif menggenai rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan kualitas jabatan serta tunjangan yang memadai bagi Analis APBN khususnya di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR-RI (Admin).



06-10-2017

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara melakukan kunjungan ke Pemda Kabupaten Bekasi dan Kecamatan Tambun Selatan guna mendapatkan data dan informasi tentang mekanisme pengelolaan Dana Desa yang dilihat dari aspek perencanaan, penyaluran, penatausahaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pengumpulan data serta informasi ini dapat menguatkan kualitas analisis dan kajian sebagai produk PKAKN. Adapun poin-poin yang diperoleh saat melaksanakan pengumpulan data adalah sebagai berikut : Pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang diwakili oleh Sekretaris DPMD beserta jajarannya, memperoleh informasi sebagaiberikut: 1). Adanya kesulitan yang terjadi dilapangan karena masing-masing Kementerian/Lembaga (Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, BPKP) menerbitkan form aplikasi yang harus diisi oleh Kepala Desa, sehingga Kepala Desa harus menginput data hingga berkali-kali untuk satu tahap pencairan/pelaksanaan; 2). Adanya ketakutan aparatur desa karena pengawasan yang luar biasa terhadap Dana Desa, khususnya oleh pihak media dan LSM; 3). Tidak semua Kepala Desa di Kabupaten Bekasi membuka diri terhadap Pendamping. Saat ini di Kabupaten Bekasi tercatat ada 22 Pendamping ditingkat Kecamatan; 4). Kabupaten Bekasi melakukan MOU dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) guna memberikan konsultasi hukum terhadap Kepala Desa untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan Dana Desa; 5). Pihak Inspektorat telah melakukan pemeriksaan terhadap 23 Kecamatan yang dilakukan secara sampling dengan memeriksa 3 Desa untuk setiap Kecamatan. Inspektorat juga mengadakan sesi konseling antara Kepala Desa dengan pejabat Fungsional Inspektorat; 6). Hasil pemeriksaan menemukan banyak terjadi permasalahan pajak (PPh dan PPn) yang belum dibayarkan; 7). Terdapat Desk Desa pada tingkat Provinsi yang menangani masalah-masalah Dana Desa Kabupaten; 8). Pembagian tugas Pendamping (Pemberdayaan Masyarakat dan Infrastruktur) menyulitkan penyusunan RAB, karena Pendamping Pemberdayaan Masyarakat tidak diperbolehkan membentu membutkan RAB terkait infrastruktur, dan sebaliknya; 9). Kabupaten Bekasi mengadakan Sosialisasi setiap sebelum pencairan Dana Desa dengan mengundang seluruh Kepala Desa, BPKP, Kepolisian serta Kejaksaan). Pertemuan dengan para Kepala Desa di Kabupaten Bekasi diterima oleh Camat Tambun Selatan. Adapun data dan informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut: 1). Adanya kendala kapasitas kepala desa dan perangkat desa terkait pengetahuan dalam penyusunan laporan keuangan dan juga dalam hal perpajakan sehingga menyulitkan mereka dalam pelaporan pertanggungjawaban dana desa tersebut; 2). Jumlah pendamping yang terbatas di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa; 3). Ketakutan aparatur desa karena pengawasan yang luar biasa terhadap dana desa; 4). Komposisi pembagian jumlah dana desa yang dirasa kurang tepat jika dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk.



21-09-2017

Pengumpulan data dan Informasi PKAKN terkait Pengawasan Pengelolaan dan Desa ke Satgas Desa



23-08-2017

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara melakukan Kunjungan dalam rangka pengumpulan data dan informasi mengenai mekanisme pendampingan dan pengelolaan Dana Desa. PKAKN mengunjungi BPKP RI guna memperoleh informasi tentang Pendampingan perencanaan dan realisasi dana desa. Adapun Poin-Poin dari hasil pengumpulan data tersebut adalah : 1) Pendampingan juga dilakukan oleh BPKP dalam kaitannya dengan keuangan desa melalui peningkatan kompetensi SDM pemda dan desa, pengembangan Sistem Keuangan Desa (siskeudes), memberikan masukan dan saran pada regulator, monitoring dan evaluasi dana desa, serta bimtek dan konsultasi pengelolaan keuangan desa; 2) Mekanisme pendampingan yang dilakukan adalah dengan dibentuknya Satgas Dana Desa yang terdapat disetiap Kabupaten yang dikelola oleh dinas terkait, serta melibatkan inspektorat daerah; 3) Aplikasi siskeudes memiliki berbagai kelebihan guna melakukan pengawasan internal mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Aplikasi siskeudes juga mampu mengantisipasi adanya perubahan regulasi melalui sistem kontrol dan pembaharuan terpusat; 4) Pendampingan melalui aplikasi siskeudes yang dilakukan BPKP masih dalam tahap sosialisasi sudah mencapai 377 kab/kota (86,87%), tahap bimtek mencapai 339 kab/kota (78,11%), dan tahap implementasi mencapai 35.314 desa (47,11%).; 5) Di tingkat provinsi penggunaan aplikasi siskeudes terdapat 4 provinsi yang telah menerapkan secara penuh aplikasi tersebut yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat; 6) Alokasi Belanja yang bersumber dari Dana Desa diperuntukkan bagi operasional penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa atas dasar kesepakatan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.



← Sebelumnya 1 2 3 4 Selanjutnya →