Analisis Ringkas Cepat

2018 / Problematika Akuntabilitas Pengelolaan Dana Transfer Pusat ke Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan

Gambaran Umum:
Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer pusat ke daerah; kemandirian keuangan daerah; dan permasalahan penatausahaan dan pertanggungjawaban dana transfer pusat ke daerah di Pemerintahan Provinsi, 21 (dua puluh satu) Pemerintahan Kabupaten dan 3 (tiga) Pemerintahan Kota.
Penulis:
Editor:

2018 / Telaahan atas LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

Gambaran Umum:
Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), realisasi pendapatan; Transfer Pemerintah Pusat; dan permasalahan penatausahaan dan pertanggungjawaban dana transfer pusat ke daerah di Pemerintahan Provinsi, 5 (lima) Pemerintahan Kabupaten dan 1 (satu) Pemerintah Kota.
Penulis:
Editor:

2017 / KAJIAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PADA PENGELOLAAN ANGGARAN PRESERVASI JALAN NASIONAL & JEMBATAN BENTANG PANJANG SEMESTER II TAHUN 2014-SEMESTER I TAHUN 2016

Gambaran Umum:
Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR-RI yang mempunyai tugas pokok dan fungsi satu diantaranya adalah melakukan analisis atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Kementerian/Lembaga, akan melakukan kajian atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap pengelolaan anggaran preservasi jalan nasional serta jembatan bentang panjang dari Semester II Tahun 2014 sampai dengan Semester I Tahun 2016. Kajian ini ditujukan sebagai bahan rekomendasi bagi Panitia Kerja (Panja) Komisi V DPR RI pada Pengelolaan Transportasi Darat dan Preservasi Jalan Nasional serta Jembatan Bentang Panjang. Preservasi jalan nasional serta jembatan bentang panjang merupakan sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU-Pera) dalam rangka meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing sehingga diperlukan kajian yang komprehensif dari DPR RI selaku pihak yang mempunyai wewenang untuk melakukan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
Penulis: NUR MUH RIDWAN
Editor: NUR MUH RIDWAN

2017 / LHP Investigatif Pelindo

Gambaran Umum:
Kajian/Ringkasan Hasil Investigasi Bpk Ri Atas Perpanjangan Kerjasama Pengoperasian Dan Pengelolaan Pelabuhan PT. Pelabuhan Indonesia Ii (Pt. Pelindo Ii) Berupa Kerjasama Usaha Dengan PT. Jakarta International Container Terminal (Pt. Jict) Pada Pt. Pelindo Ii, Pt. Jict, Dan Instansi Terkait Lainnya
Penulis:
Editor:

2017 / Ringkasan Eksekutif Hasil Pemeriksaan Investigatif Atas Perpanjangan Kerjasama Pengoperasian Dan Pengelolaan Pelabuhan Pt. Pelindo II Dengan PT. Jict Dan Instansi Terkait Lainnya

Gambaran Umum:
Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan dalam proses perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT yang ditandatangani pada tanggal 5 Agustus 2014. Penyimpangan–penyimpangan yang ditemukan oleh BPK tersebut patut diduga sebagai rangkaian proses yang saling berkaitan yang ditunjukkan untuk mendukung tercapainya perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan pelabuhan milik PT. Pelindo dengan mitra lama (pihak HPH) dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penulis:
Editor:

← Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya →