Analisis Ringkas Cepat

2017 / KAJIAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PADA PENGELOLAAN ANGGARAN PRESERVASI JALAN NASIONAL & JEMBATAN BENTANG PANJANG SEMESTER II TAHUN 2014-SEMESTER I TAHUN 2016

Gambaran Umum:
Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR-RI yang mempunyai tugas pokok dan fungsi satu diantaranya adalah melakukan analisis atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Kementerian/Lembaga, akan melakukan kajian atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap pengelolaan anggaran preservasi jalan nasional serta jembatan bentang panjang dari Semester II Tahun 2014 sampai dengan Semester I Tahun 2016. Kajian ini ditujukan sebagai bahan rekomendasi bagi Panitia Kerja (Panja) Komisi V DPR RI pada Pengelolaan Transportasi Darat dan Preservasi Jalan Nasional serta Jembatan Bentang Panjang. Preservasi jalan nasional serta jembatan bentang panjang merupakan sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU-Pera) dalam rangka meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing sehingga diperlukan kajian yang komprehensif dari DPR RI selaku pihak yang mempunyai wewenang untuk melakukan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
Editor:

2017 / LHP Investigatif Pelindo

Gambaran Umum:
Kajian/Ringkasan Hasil Investigasi Bpk Ri Atas Perpanjangan Kerjasama Pengoperasian Dan Pengelolaan Pelabuhan PT. Pelabuhan Indonesia Ii (Pt. Pelindo Ii) Berupa Kerjasama Usaha Dengan PT. Jakarta International Container Terminal (Pt. Jict) Pada Pt. Pelindo Ii, Pt. Jict, Dan Instansi Terkait Lainnya
Editor:

2017 / Ringkasan Eksekutif Hasil Pemeriksaan Investigatif Atas Perpanjangan Kerjasama Pengoperasian Dan Pengelolaan Pelabuhan Pt. Pelindo II Dengan PT. Jict Dan Instansi Terkait Lainnya

Gambaran Umum:
Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan dalam proses perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT yang ditandatangani pada tanggal 5 Agustus 2014. Penyimpangan–penyimpangan yang ditemukan oleh BPK tersebut patut diduga sebagai rangkaian proses yang saling berkaitan yang ditunjukkan untuk mendukung tercapainya perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan pelabuhan milik PT. Pelindo dengan mitra lama (pihak HPH) dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Editor:

2017 / Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Gambaran Umum:
Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas : Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Tahun Anggaran 20050-2015 dan Laporan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Tahun Anggaran 2009-2011
Editor:

2017 / Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan KPK T.A 2005 - 2015

Gambaran Umum:
Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan simpulan atas kesesuaian kriteria dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja Tahun Anggaran 2005-2015 pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lingkup pemeriksaan meliputi sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja Tahun Anggaran 2005-2015. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa selama 10 tahun terakhir ini memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ringkasan atas realisasi anggaran pendapatan dan belanja serta tindak lanjut atas rekomendasi BPK dapat dilihat dalam pembahasan lebih lanjut.
Editor:

← Sebelumnya 1 2 Selanjutnya →