Berita

05-03-2018

Rapat dibuka oleh Kepala Pusat Kajian AKN Drs. Helmizar. Rapat kali ini membahas tentang Format penyajian dan substansi atas kajian/analisis, telaahan dan referensi terhadap hasil pemeriksaan BPK, serta tindaklanjut hasil temuan BPK RI pada mitra kerja komisi VIII DPR RI. Ringkasan Diskusi 1. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi telaahan dan kajian hasil pemeriksaan BPK RI yang telah dihasilkan oleh PKAKN, karena sangat membantu Anggota Dewan dalam menindaklajuti hasil pemeriksaan BPK atas kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR RI. Namun, ada beberapa catatan khusus yang menjadi saran dan masukan bagi PKAKN, antara lain: a. Perlu memuat informasi terhadap temuan yang berulang, misalnya dengan memberi italic, bold dan underline terhadap temuan tersebut. b. Memuat informasi terkait temuan yang sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga c. Untuk Anggota Dewan sebaiknya disajikan lebih ringkas dan hanya memuat point-point yang krusial. 2. Kementerian Agama dan Kementerian Sosial merupakan kementerian yang paling sering dibahas di Komisi VII, karena kedua kementerian tersebut merupakan penerima anggaran terbesar K/L (masuk dalam 10 besar sebagai K/L dengan anggaran APBN terbesar) dan memiliki banyak issue menarik. 3. Komisi VIII DPR RI menjadwalkan pembahasan tindak lanjut temuan BPK RI dengan mitra kerjanya, namun tidak dijadwalkan secara khusus melainkan dibarengkan dengan pembahasan topik lainnya, seperti pembahasan anggaran. 4. TA Komisi VIII menyarankan agar kedepan BPK lebih memperbanyak audit kinerja atas suatu program dan sebaiknya BPK mengaudit tidak berdasarkan sample, karena hasil pemeriksaan tidak dapat digeneralisasi sama. 5. Ada beberapa Hot Issue di Komisi VIII DPR RI yang dapat dijadikan kajian oleh PKAKN, seperti: SBSN (Asrama Haji, KUA, Madrasah, dan Perguruan tinggi) dan Program Keluarga Harapan dan Beras Sejahtera (RASTRA) di Kementerian Sosial.