Berita

17-01-2018

Rapat dibuka oleh Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Bapak Helmizar yang mengingatkan pentingnya Badan Keahlian fokus pada tugas keahlian. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian oleh Ibu Kiki terkait adanya perubahan mengenai bentuk tulisan yang akan diarahkan menjadi bentuk buku. Diskusi dilanjutkan dengan pemaparan oleh Tim Jawa Timur. Pemaparan terkait perubahan format memasukkan infografis ke dalam tulisan bahwasanya infografis itu digunakan untuk memudahkan pemahaman narasi. Kehadiran UU tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dimaknai sebagai landasan bagi daerah untuk membangun daerahnya secara mandiri dengan lebih mengandalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki/ desentralisasi fiskal. Tulisan ini juga memaparkan mengenai maksud dan tujuan kajian, dimana dijelaskan dalam infografis bahwa kehadiran UU MD3 ( UU No. 17 Tahun 2014) menjelaskan bahwa DPR juga memiliki tugas terkait transfer pusat khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain maksud dan tujuan penulisan, kajian ini juga dibatasi pada pada analisis yang bersumber dari LHP BPK RI Tahun 2014-2016, fokus pada aspek akuntabilitas, dan berfokus pad LKPD se Jawa Timur. Berdasarkan data realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat untuk kab/kota se provinsi dari urutan lima besar selama tiga tahun anggaran sejak 2014 sampai dengan 2016, diketahui bahwa kab/kota se Provinsi Jawa Timur menerima dana transfer pusat terbanyak, baik dilihat dari inilai per tahunnya maupun dilihat dari nilai total selama tiga tahun. Begitu juga apabila dilihat secara khusus perolehan dana DAK fisik tahun anggaran 2016, maka kab/kota se Jawa Timur merupakan provinsi ketiga dari lima provinsi terbesar untuk total kab/kota di Indonesia. Kajian kemudian fokus ke masing masing kabupaten/kota. Masukan dalam penelitian ini adalah untuk memperhatikan sumber dari setiap grafik dan tabel. Kemudian Daftar pustaka dan mengefisienkan lampiran agar bisa dimasukkan ke dalam pembahasan.