Berita

11-01-2018

Rapat dibuka oleh Koordinator Bidang Sukmalalana, S.E., S.S., M.A.P dan Ibu Kiki Zakiah. Pertama-tama, diulas kembali mengenai outline kajian dan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam penulisan diantaranya terkait pencantuman UU MD3 di dalam infografis, penambahan paparan mengenai layanan publik dalam overview serta perbaikan grafik dan data yang masih kurang. Selanjutnya dilanjutkan dengan penambahan landasan hukum bagi peranan DPR kaitannya dengan pengalokasian DAK. Pengalokasian DAK merupakan salah satu bentuk penyerapan aspirasi daerah yang mana dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari fungsi DPR sebagaimana tercantum dalam pasal 69 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014 yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pengalokasian DAK sebagai salah satu bentuk penyerapan aspirasi rakyat melalui pendekatan Dapil, tidak terlepas dari hak dan kewajiban Anggota DPR. DPR membawa aspirasi tersebut kedalam forum dewan perwakilan rakyat kemudian diserahkan kepada Lembaga Eksekutif untuk dilaksanakan. Lebih lanjut dipaparkan pula mengenai penyempurnaan data grafik yang membandingkan alokasi transfer pusat ke seluruh kab/kota se Indonesia tahun 2014-2016. Grafik menunjukkan provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat masuk golongan provinsi dengan alokasi transfer pusat tertinggi. Selanjutnya pembahasan dilanjutkan mengenai berbagai temuan terkait DAK dalam pemeriksaan BPK atas LKPD kab/kota se Jawa Timur. Temuan yang menyatakan secara eksplisit bahwa Aset ataupun Belanja bersumber dari DAK umumnya jarang ditemui. Oleh karena itu, pendekatan analisis melalui temuan terkait Aset Tetap dan Belanja Modal juga digunakan karena umumnya kedua akun tersebut memiliki kemungkinan besar bersumber dari DAK, terutama DAK fisik. Pembahasan lebih lanjut membahas mengenai format dan konsep penulisan yang ideal, komponen apa yang harus dimasukkan. Rapat ditutup kurang lebih pada pukul 13.00 WIB dan tim Jawa Timur menyepakati penulisan dalam bentuk kajian dalam ruang lingkup Provinsi Jawa Timur. Tema yang diambil berkaitan dengan Transfer Pemerintah Pusat dalam bentuk DAK yang secara rinci pembahasannya dikaitkan terbatas dalam perspektif akuntabilitas seperti hubungannya dengan opini, dan temuan yang diungkap oleh BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD kab/kota se Jawa Timur untuk periode TA 2014 sampai dengan 2016.