Berita

10-01-2018

Rapat dibuka oleh Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Drs. Helmizar ME. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari Ketua Tim Dapil Jawa Tengah Sarjiyanto, S.E, MBA tentang outline atau latar belakang serta poin penting tentang analisis dan kajian Dana Desa di Daerah Pemilihan Jawa Tengah. Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa berdasarkan data jumlah alokasi dana perimbangan atau transfer daerah yang masuk ke Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2 tahun terakhir juga mengalami peningkatan seiring peningkatan alokasi dari Pemerintah Pusat. Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah (35 Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi) mendapat alokasi sebesar 7% dari total alokasi dana perimbangan dari APBN pusat pada tahun 2015. Besar alokasi dana perimbangan di tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 10% secara nasional. Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi dana perimbangan tertinggi di indonesia di tahun 2016. Pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan alokasi dana perimbangan terbesar terdapat pada Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas dan Kota Semarang, sedangkan yang mendapatkan alokasi dana perimbangan terkecil terdapat pada Kota Magelang, Kota Salatiga dan Kota Pekalongan. Disamping itu pada tahun 2014 dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga membawa konsekuensi Pemerintah pusat wajib mengalokasikan Dana sebesar 25% dari APBN untuk Desa dengan mekanisme transfer dari Pusat melalui Pemerintah Kabupaten/ Kota. Analisis ini mencoba untuk memaparkan sekaligus menganalisis posisi keuangan daerah berbasis Hasil Pemeriksaan Semester I (Hapsem I) BPK atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) di seluruh Kab/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Batasan kajian akan difokuskan berdasarkan pemaparan data dan fakta keuangan LKPD untuk Tahun Anggaran (TA) 2014 sampai dengan 2016 dan pengelompokkan dari data dan fakta yang dipaparkan menggunakan basis Kab/Kota sesuai Daerah Pemilihan (Dapil) untuk Calon Legislatif yang berjumlah 10 (sepuluh) dapil. Kajian difokuskan pada aspek akuntabilitas yang berbasis pada temuan-temuan yang diungkap pada Hapsem I BPK TA 2017 yang memiliki hubungan dengan pendapatan transfer pusat yang bersumber dari Dana Desa (DD). Kajian ini disusun dalam bentuk infografis singkat dan padat pada masing-masing Kabupaten/Kota dan analisis singkat tentang Dana Desa di Dapil dalam bentuk narasi. Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Drs. Helmizar M.E Memberikan beberapa masukan terkait kajian tersebut yaitu dalam format analisis tidak berdasarkan Dapil atau beberapa gabungan dari Kabupaten/Kota, karena BPK tidak pernah mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam bentuk Dapil, analisis harus berdasarkan entias pemeriksaan BPK yaitu dari Kabupaten/Kota tersebut masing-masing dan juga tidak menyimpang dari tema pusat yaitu Akuntabilitas. Selain itu, perlu ada penjelasan bahwa Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara adalah supporting system bagi Anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggaran sebagaimana diatur dalam UU No.17 Tahun 2014. Disusunnya kajian dalam format Dapil ini bertujuan untuk memudahkan Anggota DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasan anggaran khususnya di kabupaten/kota pada tiap-tiap Dapil yang mereka wakili. Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Drs. Helmizar M.E menekankan bahwa jika mencantumkan data pada analisis tersebut harus mencantumkan sumber, karena hal tersebut sangat penting untuk keabsahan data yang dipakai. Rapat ditutup kurang lebih pada pukul 15.00 WIB dan disepakati untuk membahas progres penyusunan buku pada rapat yang akan diadakan pekan depan.