Berita

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara melakukan kunjungan ke Pemda Kabupaten Bekasi dan Kecamatan Tambun Selatan guna mendapatkan data dan informasi tentang mekanisme pengelolaan Dana Desa yang dilihat dari aspek perencanaan, penyaluran, penatausahaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pengumpulan data serta informasi ini dapat menguatkan kualitas analisis dan kajian sebagai produk PKAKN. Adapun poin-poin yang diperoleh saat melaksanakan pengumpulan data adalah sebagai berikut : Pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang diwakili oleh Sekretaris DPMD beserta jajarannya, memperoleh informasi sebagaiberikut: 1). Adanya kesulitan yang terjadi dilapangan karena masing-masing Kementerian/Lembaga (Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, BPKP) menerbitkan form aplikasi yang harus diisi oleh Kepala Desa, sehingga Kepala Desa harus menginput data hingga berkali-kali untuk satu tahap pencairan/pelaksanaan; 2). Adanya ketakutan aparatur desa karena pengawasan yang luar biasa terhadap Dana Desa, khususnya oleh pihak media dan LSM; 3). Tidak semua Kepala Desa di Kabupaten Bekasi membuka diri terhadap Pendamping. Saat ini di Kabupaten Bekasi tercatat ada 22 Pendamping ditingkat Kecamatan; 4). Kabupaten Bekasi melakukan MOU dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) guna memberikan konsultasi hukum terhadap Kepala Desa untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan Dana Desa; 5). Pihak Inspektorat telah melakukan pemeriksaan terhadap 23 Kecamatan yang dilakukan secara sampling dengan memeriksa 3 Desa untuk setiap Kecamatan. Inspektorat juga mengadakan sesi konseling antara Kepala Desa dengan pejabat Fungsional Inspektorat; 6). Hasil pemeriksaan menemukan banyak terjadi permasalahan pajak (PPh dan PPn) yang belum dibayarkan; 7). Terdapat Desk Desa pada tingkat Provinsi yang menangani masalah-masalah Dana Desa Kabupaten; 8). Pembagian tugas Pendamping (Pemberdayaan Masyarakat dan Infrastruktur) menyulitkan penyusunan RAB, karena Pendamping Pemberdayaan Masyarakat tidak diperbolehkan membentu membutkan RAB terkait infrastruktur, dan sebaliknya; 9). Kabupaten Bekasi mengadakan Sosialisasi setiap sebelum pencairan Dana Desa dengan mengundang seluruh Kepala Desa, BPKP, Kepolisian serta Kejaksaan). Pertemuan dengan para Kepala Desa di Kabupaten Bekasi diterima oleh Camat Tambun Selatan. Adapun data dan informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut: 1). Adanya kendala kapasitas kepala desa dan perangkat desa terkait pengetahuan dalam penyusunan laporan keuangan dan juga dalam hal perpajakan sehingga menyulitkan mereka dalam pelaporan pertanggungjawaban dana desa tersebut; 2). Jumlah pendamping yang terbatas di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa; 3). Ketakutan aparatur desa karena pengawasan yang luar biasa terhadap dana desa; 4). Komposisi pembagian jumlah dana desa yang dirasa kurang tepat jika dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk.