Berita

22-08-2017

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara melakukan Kunjungan dalam rangka pengumpulan data dan informasi mengenai mekanisme pendampingan dan pengelolaan Dana Desa. Pusat Kajian AKN mengunjungi BPK RI guna melihat akuntabilitas dari program Dana Desa. BPK RI melalui Kepala Auditorat, Pengendali Mutu dan Pengendali Teknis memaparkan dan memberikan informasi seputar Dana Desa. Adapun Poin-Poin dari hasil pengumpulan data tersebut adalah : 1. Desa belum menjadi entitas sebagai mandatori yang akan diaudit oleh BPK 2. Standar pemeriksaan sedang dalam perumusan oleh KSAP sehingga penyaluran dana desa Tahun 2015 sampai dengan 2017 belum dapat dilakukan Audit khusus melainkan pemeriksaan akan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap K/L terkait dan LK Kab/Kota. 3. Meskipun demikian BPK khusus Wilayah AKN 6 telah melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa terhadap LK di beberapa Kabupaten/Kota yaitu Kab Jepara, Kab Gerobogan, Kab Temanggung, dan Kab Brebes.