Berita

23-08-2017

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara melakukan Kunjungan dalam rangka pencarian data dan informasi mengenai mekanisme pendampingan dan pengelolaan Dana Desa. Guna mendapatkan data yang komperhensif, Pusat Kajian AKN mengunjungi Direktorat Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI guna melihat Penatausahaan dan akuntabilitas dari program Dana Desa. Adapun Pointer-pointer dari hasil pengumpulan data tersebut adalah : - Perbedaan model tahapan penyaluran antara anggaran tahun 2015, 2016 dan 2017 a. TA 2015 terbagi dalam 3 termin dengan komposisi penyaluran 40:40:20. b. TA 2016 terbagi dalam 2 termin dengan komposisi penyaluran 60:40 c. TA 2017 terbagi dalam 2 termin dengan komposisi penyaluran 60:40 - Perbedaan persyaratan pencairan ditinjau dari penyaluran, serapan dan output desa a. TA 2015 penyaluran dari pusat ke daerah dan daerah ke desa tanpa melihat persyaratan serapan ataupun kinerja desa. b. TA 2016 dan TA 2017 terdapat persamaan dalam penyaluran didasarkan pada serapan dan kinerja, dimana serapan mencapai 75% dan output yang dihasilkan mencapai 50% dari rencana program desa. Namun yang membedakan nya adalah penyaluran dilakukan yang awalnya dari KPPN Jakarta Dua, yang berubah menjadi KPPN Wilayah - Verifikasi terhadap laporan kinerja berupa serapan anggaran dan ouput program dilakukan oleh dinas Kabupaten dan dilanjutkan oleh KPPN Wilayah. - Sisa dana yang tidak terealisasi di RKUD menjadi pengurang jumlah transfer pada tahap berikutnya yang akan dilakukan oleh RKUN (KPPN Wilayah).