Berita

22-04-2020

Diskusi dibuka oleh Bpk. Drs. Helmizar, M.E. sebagai Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Sekretariat Jenderal DPR RI. Beliau menyampaikan bahwa diskusi/FGD hari ini adalah membahas pembekalan untuk penulisan Kajian atas Akuntabilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah dan selanjutnya memaparkan materi terkait Dimensi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah. Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara memaparkan bahwa terdapat permasalahan Otda yaitu terkait jumlah permasalahan kepatuhan perundang-undangan berupa angka kerugian negara, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, serta penyimpangan administrasi yang masih cendung cukup besar. Kerugian negara sebagai permasalahan akuntabilitas dan 10 Provinsi dengan tingkat angka kerugian terbesar. Sedangkan tujuan kajian yang dibuat PKAKN adalah untuk mengidentifikasi kepatuhan daerah terhadap peraturan perundangan-undangan, mengidentifikasi pembinaan dan pengawasan terhadap daerah yang dilakukan oleh Pemda, mengidentifikasi komitmen daerah, serta memberikan saran dan masukan perbaikan kebijakan pelaksanaan otda. Selanjutnya Narasumber Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Bahri, S.STP, M.Si, memaparkan materi terkait Dimensi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah yang terdiri dari Grand design pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah setelah terbitnya Permendagri No 70 Tahun 2019 serta Permendagri No 90 Tahun 2019. Pengelolaan keuangan daerah terdiri dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntasi, serta pelaporan pertanggungjaawaban pelaksanaan dan pengawasan. Pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sangat tergantung pada SAPD (Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah) serta Bagan Akun Standar (BAS). Dari sesi tanya jawab, Narasumber menjawab pertanyaan dari Analis APBN terkait permasalahan tiga dimensi yang dipakai dalam kajian tentang akuntabilitas pelaksanaan Otonomi daerah yaitu dimensi kepatuhan, pembinaan dan pengawasan, serta komitmen kepala daerah jika dikaitkan dengan tools-tools yang ada dari kemendagri. Terkait dimensi komitmen, tidak serta merta melihat komitmen dari sisi Pemda tetapi juga terkait komitmen terhadap perubahan. Misal perubahan yg mengikuti dinamika di pempus seperti digitalisasi data yang dapat mendukung terjadinya akuntabilitas. Jika kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) tidak menginginkan atau mendukung untuk memulai adanya perubahan ke arah yang lebih baik, jajaran dibawahnya juga tidak akan melakukan perubahan tersbeut. Selain itu perlu juga diperhatikan komitmen terhadap dukungan politik dan birokrasi yang dapat menyebabkan permasalahan yang cukup besar sehingga menyebabkan tidak tercapainya realisasi anggaran APBD. Komitmen dukungan politik tersebut misalnya dalam menyetujui APBD, jika DPRD dan Pemda memiliki hubungan yang tdk baik atau tidak memiliki komitmen dukungan politik maka dapat menyebabkan terhambatnya penganggaran APBD itu. Sedangkan dukungan birokrasi juga sangat dipengaruhi oleh aspek SDM. Komitmen kepala daerah juga dalam hal merubah SDM di Pemda apakah mampu untuk melakukan perubahan mengikuti dinamika Reformasi Birokrasi yang berjalan. Terkait dengan pertanyaan bagaimana pihak kemendagri menyikapi secara khusus kerugian yang ada di daerah-daerah tertentu dengan catatan berulang Jawab : skpd yg sama atau tidak. Bapak Bahri menjelaskan bahwa dari dimensi pembinaan dan pengawasan – ditetapkan Permendagri No 133 Tahun 2018 terkait Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (TPTGR). Pemda wajib menindaklanjuti kerugian-kerugian daerah. Pemda harus mengalokasikan dana/angaran dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK. Sedangkan terkait pengawasan/monitoring, yang dilakukan oleh kemendagri berdasrkan Permendagri No 133 Tahun 2018, Pemda melaporkan sudah sampai mana temuan-temuan BPK diselesaikan. Dalam hal ini, Kemendagri memiliki data laporan Pemda kepada Kemendagri sejauh mana sudah menyelesaikan tindak lanjut temuan BPK. Terkait dengan permasalahan bahwa Pemda belum melakukan labeling terhadap proyek pembangunan di daerah yg bersumber dari DAU, DBH, dan DAK. Bapak Bahri menjelaskan bahwa permasalahan tersebut merupakan kesulitan yang saat ini dihadapi. Namun dalam pedoman penyusunan APBD sudah ada ketentuan berupa mandatory spending untuk penggunaan DTU yaitu 25% untuk infrastruktur. Saat ini yang menjadi fokus catatan kemendagri adalah bagaimana Pemda memenuhi atau mentaati mandatory spending. Ketidaktaatan Pemda akan berdampak pada diberikannya sanksi kepada Kepala Daerah atau penundaan dana transfer tersebut. Terkait labeling, pada tahun ini Kemendagri melakukan pembenahan dengan telah dibentuknya Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang tediri dari Sibamda, Sikeuda dan E-kinerja dalam mendukung SIPD tersebut. Salah satu tujuannya adalah untuk menentukan tagging mana yang bersumber dari DAU, DBH, DAK. Selain itu disiapkan Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berbicara terkait program kegiatan yang terdiri dari urusan-urusan, fungsi, organisasi, lokasi dan sumber pendanaan. Sehingga menjadi jelas darimana sumber dananya. Ini merupakan usaha Reformasi Birokrasi Kemendagri dimana diharapkan nantinya seluruh Pemda menggunakan satu sistem satu data. Hasil rapat diskusi menyepakati bahwa selanjutnya dapat dilaksanakan kegiatan diskusi lanjutan yang lebih mendalam. Bapak bahri merekomendasikan untuk dapat melakukan diskusi lanjutan jika dibutuhkan dengan Ibu Muli untuk pembahasan terkait akrual basis serta pembahasan terkait kerugian daerah dengan Bapak Agung. Kemendagri akan menyediakan data yang dibutuhkan kepada PKAKN serta akses user id jika dibutuhkan. Hasil kajian PKAKN Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI bisa juga dibagikan kepada Kemendagri supaya dapat bersinergi bahkan dapat dilakukan Kajian Penelitian bersama terkait permasalahan Otonomi Daerah. Rapat ditutup pukul 14.30 WIB. Materi: https://bit.ly/OtdaKemendagri
  - [Link1] https://bit.ly/OtdaKemendagri