Berita

21-04-2020

Diskusi dibuka oleh Bpk. Drs. Helmizar, M.E. sebagai Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Sekretariat Jenderal DPR RI. Beliau menyampaikan bahwa diskusi/FGD hari ini adalah membahas pembekalan untuk penulisan Kajian atas Akuntabilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah dan selanjutnya memaparkan materi terkait Dimensi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah. Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara memaparkan bahwa terdapat permasalahan Otda yaitu terkait pemerataan ditunjukkan dengan data kontribusi tiap pulau dalam PDB Nasional, selain itu jumlah permasalahan kepatuhan perundang-undangan berupa angka kerugian negara, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, serta penyimpangan administrasi yang masih cendung cukup besar. Sedangkan tujuan kajian yang dibuat PKAKN adalah untuk mengidentifikasi kepatuhan daerah terhadap peraturan perundangan-undangan, mengidentifikasi pembinaan dan pengawasan terhadap daerah yang dilakukan oleh Pemda, mengidentifikasi komitmen daerah, serta memberikan saran dan masukan perbaikan kebijakan pelaksanaan otda. Selanjutnya Narasumber Pakar Otda, Bapak Dadang Suwanda, memaparkan materi terkait Kajian Akuntabilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah yang terditi dari Pilar negara dalam teori good governance, cara menjalankan prinsip pemerintahan, skema pertanggungjawaban keuangan & kinerja Pemerintah Daerah, siklus pengelolaan keuangan daerah, serta ruang lingkup pemeriksaan BPK atas pengelolaan keuangan daerah. Menjawab pertanyaan dari Analis APBN, Bapak Dadang Suwanda menyampaikan bahwa terkait permasalahan ketidaktahuan pejabat Pemda terkait pertanggungjawaban keuangan, salah satunya juga disebabkan oleh anggaran Inspektorat yang terbatas. Mandatory spending sebesar 0,5-1% untuk anggaran pengawasan Inspektorat dari APBD apakah dipenuhi oleh Pemda. Mandatory tersebut tidak ada sanksi karena hanya sebatas himbauan sehingga kurangnya pengawasan menyebabkan ketidaktahuan Pemda terkait pertanggungjawaban keuangan adalah karena kurang berperannya Inspekatorat untuk pencegahan. Bapak Dadang Suwanda menjawab pertanyaan Analis APBN bahwa terkait kurangnya pemahaman pengelolaan keuangan daerah yang berdampak pada kerugian daerah. Bahwa dimensi kepatuhan, pembinaan dan pengawasan, serta komitmen kepala daerah yang merupakan alat ukur yang digunakan kajian untuk menilai akuntabilitas pelaksanaan otda, adalah merupakan permasalahannya. Dalam kajian yang disusun perlu dijelaskan mengapa dimensi-dimensi tersebut tidak baik dalam pengimplementasiannya. Misalnya dimensi komitmen kepala daerah yang kurang baik dari tingkat tertinggi menurun hingga kebawahnya sampai dengan menyebabkan komitmen para kepala dinas yang tidak baik. Seringkali Inspektorat tidak terlalu optimal karena dianggap mengganggu dan dialokasikan anggaran yang tidak terlalu memadai. Terkait masalah real dimana kemampuan daerah dalam menyerap alokasi anggaran belanja modal masih cenderung rendah. Bapak Dadang Suwanda menjelaskan bahwa anggaran belanja terdiri dari belanja pegawai, barjas, modal, dan bantuan. Belanja pegawai dan barjas adalah digunakan untuk pegawai, sedangkan belanja modal dan bantuan adalah untuk masy. APBD seharusnya mengalokasikan 50:50 untuk belanja pegawai dan barjas serta belanja modal dan bantuan. Tapi kenyataannya kecenderungannya adalah 70:30 dimana cenderung lebih besar untuk belanja pegawai daripada untuk masyarakat. Banyak pejabat cenderung tidak fokus pada belanja modal karena sebagai bendahara khawattir tanggung jawab tersebut bisa membawanya ke ranah hukum. Hasil rapat diskusi menyepakati bahwa selanjutnya dapat dilaksanakan kegiatan Forum Group Discussion lanjutan terkait permasalahan Otonomi Daerah. Rapat ditutup pukul 14.00 WIB. https://bit.ly/2yAuhQN
  - [Link1] https://bit.ly/2yAuhQN