Berita

Pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR-RI menerima kedatangan tamu dari Sub Direktorat Harmonisasi Penganggaran Remunerasi (Subdit HPR) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Rombongan Subdit HPR ini dipimpin oleh Bapak Satya Susanto. Maksud kedatangan Subdit HPR ini adalah dalam rangka melakukan Job Assesment pada Jabatan Fungsional Analis APBN mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB No.39 Tahun 2014. Kedatangan rombongan Subdit HPR ini disambut oleh Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Bapak Drs.Helmizar.,M.E. , Kepala Pusat Kajian Anggaran Bapak Asep Syaefulloh dan perwakilan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Bapak Koko Surya Darma. Turut pula mendampingi para Analis APBN Ahli Muda yaitu Bapak Sukmalalana, Ibu Kiki Zakiah dan Bapak Slamet Widodo. Tujuan dari Job Assesment ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada jabatan Analis APBN, pembagian beban kerja serta output yang dihasilkan dari jabatan tersebut. Hasil dari Job Assesment ini akan menjadi kertas kerja kemudian akan dikaji oleh Kemenpan RB untuk dibuatkan Rancangan Peraturan Presiden. Setelah itu, rancangan tersebut akan diberikan ke Kementerian Hukum dan Ham untuk diharmonisasi. Selanjutnya, hasil harmonisasi dikembalikan ke Kementerian PAN RB untuk kemudian dilakukan check and balances bersama-sama Kementerian Sekretariat Negara. Hasil check and balances akan menjadi “Kertas Jeruk” yang menunggu pengesahan dari Presiden sebelum diserahkan ke Kementerian/Lembaga terkait. Dengan adanya Job Assesment ini, maka diharapkan akan diperoleh gambaran yang komprehensif menggenai beban kerja serta insentif atau tunjangan yang memadai bagi para Analis APBN dengan memperhatikan kondisi fiskal negara. Proses Job Assesment dilaksanakan dengan konsep Interview dengan pewawancara Bapak Satya Susanto dan pemateri para Analis APBN Ahli Muda. Dari hasil diskusi tersebut, diperoleh saran dan masukan menggenai pembagian beban kerja yang spesifik pada tiap jenjang kepangkatan Analis APBN dari tingkat Pertama, Muda , Madya hingga Utama agar kewajiban dan wewenang pada tiap jenjang jelas dan tidak tumpang tindih. Untuk itulah, Subdit HPR mewacanakan perlunya revisi pada Peraturan Menteri PAN-RB No.39 Tahun 2014 terutama pada pasal yang mengatur tugas pokok, standar kompetensi dan penilaian kinerja Analis APBN di tiap jenjang yang belum diatur secara spesifik pada peraturan tersebut. Di akhir diskusi, Subdit HPR mengapresiasi atas output yang sudah dihasilkan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR-RI. Selain itu, Subdit HPR akan berkoordinasi dengan lebih intensif menggenai rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan kualitas jabatan serta tunjangan yang memadai bagi Analis APBN khususnya di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR-RI (Admin).