Ringkasan & Telaahan

Selengkapnya

Kajian Akuntabilitas

Selengkapnya

Analisis Ringkas Cepat

Selengkapnya

Laporan Kunjungan Daerah

  • Study Visit PKAKN ke Parlemen Skotlandia

    Sejalan dengan meningkatnya peran DPR dan harapan terwujudnya dukungan keahlian yang lebih profesional, telah dilakukan restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal DPR menjadi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR. Dengan struktur baru ini diharapkan setiap unsur supporting system baik Sekretariat Jenderal maupun BKD dapat lebih fokus dalam memberikan dukungan kepada DPR. Sebagai organisasi baru, Badan Keahlian DPR khususnya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara tentu saja memerlukan penguatan dari aspek organisasi, penatalaksanaan, dan SDM. Proses penguatan kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dalam pelaksanaan dukungan keahlian di bidang pengawasan kepada DPR. Dalam kerangka untuk meningkatkan kapasitas organisasi baik dari sisi kelembagaan maupun SDM, maka pada tahun 2017 telah diprogramkan kegiatan study visit ke Parlemen Skotlandia di bidang pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN. Melalui program ini diharapkan dapat dipelajari mengenai bagaimana struktur dan mekanisme kerja unsur supporting system dalam mendukung pelaksanaan tugas parlemen Skotlandia. Sesuai dengan bidang tugas Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, maka objek study visit diarahkan terutama ke Parlemen Skotlandia, Minister for Finance of Scotland, Public Audit and Post-legislative Scrutiny Committee, Auditor General, dan Police Scotland (Counter Corruption Unit).

Selengkapnya

Hasil Diskusi Pakar

  • Perhitungan dan Penetapan Kerugian Negara, Menguntungkan Siapa?

    Polemik terkait kewenangan perhitungan kerugian keuangan negara dalam penanganan kasus korupsi masih terus bergulir, meskipun telah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang menyatakan, frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No 31/1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi juncto UU No 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan konstitusi sehingga "tidak mengikatnya" kata "dapat" menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menjadi delik materiil. Terlepas dari polemik di atas, putusan-putusan MK terkait pembaruan hukum pidana yang salah satunya membahas kewenangan perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi memang menimbulkan pro dan kontra. Namun, dibalik semua perdebatan tersebut, upaya pemberantasan korupsi tetap harus didukung oleh semua elemen masyarakat.

Selengkapnya
Eko Adityo Ananto, S.E., M.B.A. adalah Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama pada Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Lahir di Semarang pada tanggal 10 Agustus 1988, pendidikan terakhir beliau adalah S2 Master of Business Administration UGM. Beliau dapat dihubungi pada email eko.ananto@dpr.go.id

Lain-Lain