Ringkasan & Telaahan

  • Hapsem Semester I 2017 Ruang Lingkup Komisi I

    Khususnya pada Kementerian/Lembaga/Badan Mitra Kerja Komisi I terdapat 11 (sebelas) entitas yang dilakukan pemeriksaan, 10 (sepuluh) entitas pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan 1 (satu) entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Dari pemeriksaan atas Laporan Keuangan terdapat 6 (enam) entitas yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan 2 (dua) entitas memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu LK Kementerian Pertahanan dan Lembaga Penyiaran Publik RRI. Kemudian untuk 2 (dua) entitas pemeriksaan Laporan Keuangan lainnya yaitu Badan Keamanan Laut dan Lembaga Penyiaran Publik TVRI memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Kementerian/Lembaga seluruh Mitra Komisi I memperoleh anggaran belanja sebesar Rp133.082.229.664.000,00 dengan nilai realisasi belanja sebesar Rp114.290.176.542.908,00 (85,87%). Sedangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperoleh sebesar Rp19.411.466.319.108,00.

  • Hapsem Semester I 2017 Ruang Lingkup Komisi II

    Khususnya pada Kementerian/Lembaga/Badan mitra kerja Komisi II terdapat 12 entitas, 1 entitas yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDT) yakni KPU dan 11 (ANRI, BKN, Bawaslu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretaris Negara, LAN, Ombudsman, dan Sekretaris Kabinet) entitas sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Total anggaran belanja mitra Komisi II sebesar Rp21.167.299.303.330,- dan realisasi belanja sebesar Rp16.774.460.649.953.- Total Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) pada Mitra kerja Komisi II tahun 2016 sebesar Rp2.734.664.692.469.- Sedangkan klasifikasi temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan pada mitra Komisi II terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp29.949.170.000.-, potensi kerugian sebesar Rp1.561.130.000,- dan kurang penerimaan sebesar Rp4.525.390.000.-

  • Hapsem Semester I 2017 Ruang Lingkup Komisi III

    Khususnya pada Kementerian/Lembaga/Badan mitra kerja Komisi III terdapat 13 entitas, 1 entitas yang memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan 12 entitas lainnya sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Total Anggaran Belanja mitra Komisi III sebesar Rp116.042.831.634.000,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp106.786.190.760.457,00. Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Mitra kerja Komisi III Tahun 2016 sebesar Rp11.330.652.790.657,00. Sedangkan klasifikasi temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada mitra Komisi III terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp30.348.240.000,00 dan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp66.435.230.000,00.

Selengkapnya

Kajian Akuntabilitas

Selengkapnya

Analisis Ringkas Cepat

  • KAJIAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PADA PENGELOLAAN ANGGARAN PRESERVASI JALAN NASIONAL & JEMBATAN BENTANG PANJANG SEMESTER II TAHUN 2014-SEMESTER I TAHUN 2016

    Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR-RI yang mempunyai tugas pokok dan fungsi satu diantaranya adalah melakukan analisis atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Kementerian/Lembaga, akan melakukan kajian atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap pengelolaan anggaran preservasi jalan nasional serta jembatan bentang panjang dari Semester II Tahun 2014 sampai dengan Semester I Tahun 2016. Kajian ini ditujukan sebagai bahan rekomendasi bagi Panitia Kerja (Panja) Komisi V DPR RI pada Pengelolaan Transportasi Darat dan Preservasi Jalan Nasional serta Jembatan Bentang Panjang. Preservasi jalan nasional serta jembatan bentang panjang merupakan sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU-Pera) dalam rangka meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing sehingga diperlukan kajian yang komprehensif dari DPR RI selaku pihak yang mempunyai wewenang untuk melakukan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Selengkapnya

Laporan Kunjungan Daerah

  • Study Visit PKAKN ke Parlemen Skotlandia

    Sejalan dengan meningkatnya peran DPR dan harapan terwujudnya dukungan keahlian yang lebih profesional, telah dilakukan restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal DPR menjadi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR. Dengan struktur baru ini diharapkan setiap unsur supporting system baik Sekretariat Jenderal maupun BKD dapat lebih fokus dalam memberikan dukungan kepada DPR. Sebagai organisasi baru, Badan Keahlian DPR khususnya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara tentu saja memerlukan penguatan dari aspek organisasi, penatalaksanaan, dan SDM. Proses penguatan kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dalam pelaksanaan dukungan keahlian di bidang pengawasan kepada DPR. Dalam kerangka untuk meningkatkan kapasitas organisasi baik dari sisi kelembagaan maupun SDM, maka pada tahun 2017 telah diprogramkan kegiatan study visit ke Parlemen Skotlandia di bidang pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN. Melalui program ini diharapkan dapat dipelajari mengenai bagaimana struktur dan mekanisme kerja unsur supporting system dalam mendukung pelaksanaan tugas parlemen Skotlandia. Sesuai dengan bidang tugas Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, maka objek study visit diarahkan terutama ke Parlemen Skotlandia, Minister for Finance of Scotland, Public Audit and Post-legislative Scrutiny Committee, Auditor General, dan Police Scotland (Counter Corruption Unit).

Selengkapnya

Hasil Diskusi Pakar

  • Perhitungan dan Penetapan Kerugian Negara, Menguntungkan Siapa?

    Polemik terkait kewenangan perhitungan kerugian keuangan negara dalam penanganan kasus korupsi masih terus bergulir, meskipun telah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang menyatakan, frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No 31/1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi juncto UU No 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan konstitusi sehingga "tidak mengikatnya" kata "dapat" menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menjadi delik materiil. Terlepas dari polemik di atas, putusan-putusan MK terkait pembaruan hukum pidana yang salah satunya membahas kewenangan perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi memang menimbulkan pro dan kontra. Namun, dibalik semua perdebatan tersebut, upaya pemberantasan korupsi tetap harus didukung oleh semua elemen masyarakat.

Selengkapnya
Sekar Aditya Dwikirana adalah ANALIS AKN pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Lahir di SEMARANG pada tanggal 1994-05-01.

Lain-Lain