Ringkasan & Telaahan

  • Ringkasan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2020 Ruang Lingkup Komisi I

    Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi I yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Luar Negeri, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Badan Keamanan Laut, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Dewan Ketahanan Nasional. Dalam hal opini, perlu mendapatkan perhatian yaitu pemberian opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) pada Bakamla selama 4 tahun berturut-turut yaitu untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan 2019 dan penurunan opini pada BSSN yaitu dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran 2018 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun anggaran 2019. Adapun temuan dan permasalahan yang bersifat strategis dan kiranya perlu mendapat perhatian diantaranya adalah temuan temuan potensi penyalahgunaan kas terkait penggunaan langsung rekening Foreign Military Fund (FMS) pada rekening pribadi Perwira FMS yang belum disetujui oleh BUN dan belum ditunjuk sebagai bendahara pembantu pada Kementerian Pertahanan, lalu akun Persediaan pada Laporan Keuangan Bakamla TA 2019 terdapat dana kegiatan pengamanan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) disalurkan ke rekening pribadi pejabat di Bakamla.

  • Ringkasan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2020 Ruang Lingkup Komisi II

    Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi II yaitu Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, Kemenpan RB, Kementerian ATR / BPN, LAN, Kemensetneg, ANRI, BKN, SETKAB, BPIP, Ombudsman RI dan BNPP. Adapun temuan dan permasalahan yang bersifat strategis dan kiranya perlu mendapat perhatian diantaranya adalah temuan pada Kemendagri berupa adanya piutang PNBP biaya pendidikan pada IPDN yang merupakan permasalahan berulang dari TA 2015 sampai dengan TA 2019. Kemudian pada KPU Kabupaten Mamberamo Raya belum melakukan pengesahan belanja atas hibah pilkada sebesar 2 miliar, pengesahan hibah yang hanya dilakukan dari sisi pendapatan dan tidak termasuk realisasi belanja, temuan pada KPU tersebut menyebabkan perolehan opini untuk LK KPU berupa Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

  • Ringkasan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2020 Ruang Lingkup Komisi III

    Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi III yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Adapun atas rekomendasi dan permasalahan yang bersifat strategis dan kiranya perlu mendapat perhatian diantaranya adalah atas rekomendasi Pekerjaan pembangunan gedung Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.169.333.753,66. Secara garis besar, hal ini berakibat pada Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Gedung PPA Kejaksaan Agung RI sebesar Rpl.169.333.753,66; dan Nilai Aset Tetap pada Neraca Kejaksaan RI per 31 Desember 2019 lebih catat sebesar Rpl.169.333.753,66. Rekomendasi terkait atas rekomendasi dan permasalahan yang terkait nantinya akan ditindaklanjuti oleh KPA dan PPK atas pekerjaan Pembangunan Gedung PPA Kejaksaan Agung RI supaya meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan berkoordinasi dengan Biro Keuangan untuk melakukan penyesuaian atas kelebihan pencatatan Aset Tetap di Neraca.

Selengkapnya

Kajian Akuntabilitas

Selengkapnya

Analisis Ringkas Cepat

  • Accountability Brief “Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro”

    Kajian akuntabilitas program BPUM dilakukan Tim Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) dengan data-data yang mendasarkan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro, Petunjuk Pelaksanaan No. 98 Tahun 2020 tentang Bantuan Bagi Pelaku Pelaku Usaha Mikro (BPUM), Kajian Kebijakan Penanggulangan Dampak COVID-19 terhadap UMKM yang di buat Bappenas di Tahun 2020 dan Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha yang dibuat BPS di Tahun 2020. Selain itu Tim PKAKN juga melakukan Focus Group Discussion dengan BPKP Pusat, BPKP Perwakilan Riau serta Kemenkop dan UKM. Tim Penyusun Kajian: Penanggungjawab: Helmizar Ketua: Sukmalalana Anggota: Teuku Surya Darma, Faqih Nur Huda, Eko Adityo Ananto, Widi Septuaji

Selengkapnya

Laporan Kunjungan Daerah

Selengkapnya

Hasil Diskusi Pakar

  • Perhitungan dan Penetapan Kerugian Negara, Menguntungkan Siapa?

    Polemik terkait kewenangan perhitungan kerugian keuangan negara dalam penanganan kasus korupsi masih terus bergulir, meskipun telah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang menyatakan, frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No 31/1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi juncto UU No 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan konstitusi sehingga "tidak mengikatnya" kata "dapat" menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menjadi delik materiil. Terlepas dari polemik di atas, putusan-putusan MK terkait pembaruan hukum pidana yang salah satunya membahas kewenangan perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi memang menimbulkan pro dan kontra. Namun, dibalik semua perdebatan tersebut, upaya pemberantasan korupsi tetap harus didukung oleh semua elemen masyarakat.

Selengkapnya
Armay Adelia Maharani Basuki, A.Md. adalah pengelola data pada Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Lahir di Wonosobo pada tanggal 13 Mei 1997, pendidikan terakhir beliau adalah D3 Akuntansi Universitas Gajah Mada. Beliau dapat dihubungi pada email armay.basuki@dpr.go.id

Lain-Lain