Ringkasan & Telaahan

  • Ringkasan & Telaahan HAPSEM II Tahun 2017 Ruang Lingkup Komisi I

    Khusus pada Kementerian/Lembaga/Badan Mitra Kerja Komisi I terdapat 2 (dua) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yaitu: Pemeriksaan atas Pengelolaan PNBP, Belanja, dan Aset TA 2016 dan 2017 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Kopenhagen di Jakarta dan Denmark; dan Pemeriksaan atas Pengelolaan PNBP, Belanja, dan Aset TA 2016 dan 2017 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Tehran di Jakarta dan Iran.

  • Ringkasan & Telaahan HAPSEM II Tahun 2017 Ruang Lingkup Komisi II

    Dalam buku ini tersaji ringkasan laporan pemeriksaan BPK untuk Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi II yang terdiri dari 2 (dua) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan 5 (lima) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja, yaitu: 1.Kementerian/Lembaga dengan Pemeriksaan Dengan TujuanTertentu, yaitu: a.Kementerian Dalam Negeri dengan 10 temuan senilaiRp3.854.660.000; b.Kementerian Sekretariat Negara dengan 12 temuan senilaiRp9.859.030.000. 2.Kementerian/Lembaga dengan Pemeriksaan Kinerja, yaitu: a.Kementerian Dalam Negeri dengan 16 temuan; b.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi dengan 9 temuan; c.Ombudsman Republik Indonesia dengan 10 temuan; d.Badan Nasional Perbatasan Negara dengan 7 temuan; e.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi dengan 30 temuan.

  • Ringkasan & Telaahan HAPSEM II Tahun 2017 Ruang Lingkup Komisi II

    Dalam buku ini tersaji ringkasan laporan pemeriksaan BPK untuk Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi II yang terdiri dari 2 (dua) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan 5 (lima) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja, yaitu: 1.Kementerian/Lembaga dengan Pemeriksaan Dengan TujuanTertentu, yaitu: a.Kementerian Dalam Negeri dengan 10 temuan senilaiRp3.854.660.000; b.Kementerian Sekretariat Negara dengan 12 temuan senilaiRp9.859.030.000. 2.Kementerian/Lembaga dengan Pemeriksaan Kinerja, yaitu: a.Kementerian Dalam Negeri dengan 16 temuan; b.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi dengan 9 temuan; c.Ombudsman Republik Indonesia dengan 10 temuan; d.Badan Nasional Perbatasan Negara dengan 7 temuan; e.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi dengan 30 temuan.

Selengkapnya

Kajian Akuntabilitas

Selengkapnya

Analisis Ringkas Cepat

  • KAJIAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PADA PENGELOLAAN ANGGARAN PRESERVASI JALAN NASIONAL & JEMBATAN BENTANG PANJANG SEMESTER II TAHUN 2014-SEMESTER I TAHUN 2016

    Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR-RI yang mempunyai tugas pokok dan fungsi satu diantaranya adalah melakukan analisis atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Kementerian/Lembaga, akan melakukan kajian atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap pengelolaan anggaran preservasi jalan nasional serta jembatan bentang panjang dari Semester II Tahun 2014 sampai dengan Semester I Tahun 2016. Kajian ini ditujukan sebagai bahan rekomendasi bagi Panitia Kerja (Panja) Komisi V DPR RI pada Pengelolaan Transportasi Darat dan Preservasi Jalan Nasional serta Jembatan Bentang Panjang. Preservasi jalan nasional serta jembatan bentang panjang merupakan sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU-Pera) dalam rangka meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing sehingga diperlukan kajian yang komprehensif dari DPR RI selaku pihak yang mempunyai wewenang untuk melakukan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Selengkapnya

Laporan Kunjungan Daerah

  • Study Visit PKAKN ke Parlemen Skotlandia

    Sejalan dengan meningkatnya peran DPR dan harapan terwujudnya dukungan keahlian yang lebih profesional, telah dilakukan restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal DPR menjadi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR. Dengan struktur baru ini diharapkan setiap unsur supporting system baik Sekretariat Jenderal maupun BKD dapat lebih fokus dalam memberikan dukungan kepada DPR. Sebagai organisasi baru, Badan Keahlian DPR khususnya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara tentu saja memerlukan penguatan dari aspek organisasi, penatalaksanaan, dan SDM. Proses penguatan kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dalam pelaksanaan dukungan keahlian di bidang pengawasan kepada DPR. Dalam kerangka untuk meningkatkan kapasitas organisasi baik dari sisi kelembagaan maupun SDM, maka pada tahun 2017 telah diprogramkan kegiatan study visit ke Parlemen Skotlandia di bidang pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN. Melalui program ini diharapkan dapat dipelajari mengenai bagaimana struktur dan mekanisme kerja unsur supporting system dalam mendukung pelaksanaan tugas parlemen Skotlandia. Sesuai dengan bidang tugas Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, maka objek study visit diarahkan terutama ke Parlemen Skotlandia, Minister for Finance of Scotland, Public Audit and Post-legislative Scrutiny Committee, Auditor General, dan Police Scotland (Counter Corruption Unit).

Selengkapnya

Hasil Diskusi Pakar

  • Perhitungan dan Penetapan Kerugian Negara, Menguntungkan Siapa?

    Polemik terkait kewenangan perhitungan kerugian keuangan negara dalam penanganan kasus korupsi masih terus bergulir, meskipun telah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang menyatakan, frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No 31/1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi juncto UU No 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan konstitusi sehingga "tidak mengikatnya" kata "dapat" menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menjadi delik materiil. Terlepas dari polemik di atas, putusan-putusan MK terkait pembaruan hukum pidana yang salah satunya membahas kewenangan perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi memang menimbulkan pro dan kontra. Namun, dibalik semua perdebatan tersebut, upaya pemberantasan korupsi tetap harus didukung oleh semua elemen masyarakat.

Selengkapnya
Sukmalalana, S.E., S.S., M.A.P. adalah Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda pada Pusat Kajian Akuntabiliitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Lahir di Sukabumi pada 25 Maret 1974, pendidikan terakhir beliau di Manajemen Keuangan Negara.

Lain-Lain